PEMERINTAHAN KECAMATAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DI KABUPATEN PASAMAN SUMATERA BARAT

ABSTRAKSI

Implementasi UU Nomor 22 Tahun 1999 membawa dampak terhadap tata pemerintahan di level kecamatan. Camat sebagai perangkat daerah dan bukan lagi sebagai perangkat pusat yang memiliki “kekuatan” sebagai penguasa tunggal dan penguasa wilayah di wilayah kecamatan. Kedudukan Camat mewakili kepentingan Pemerintah Daerah dan langsung berada di bawah Bupati yang berhak mengangkat dan memberhentikannya. Di satu sisi kecamatan dihadapkan pada belum jelasnya kewenangan yang dimiliki sebagai aparatur pemerintah daerah, disisi lain UU Nomor 22 Tahun 1999 tidak menjelaskan secara rinci peran peran pemerintah kecamatan sehingga peran yang kecamatan saat ini menjadi tidak jelas dan mengambang. Bagimana Camat menjalankan tugas-tugasnya, apa yang dilakukan dan kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan dalam era Otonomi Daerah. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pasca UU Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat?

Untuk menjawab rumusan masalah di atas dan mendapatkan hasil yang dapat mendekati kebenaran, penulis mencoba menjawabnya dengan melakukan penelitian yang menggunakan metode deskriptif, yakni mendeskripsikan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara mendalam dan telaah dokumen dengan menggunakan analisa kualitatif. Temuan di lapangan penulis sajikan dalam bentuk tulisan deskriptif analitis dengan harapan dapat memberikan gambaran yang mendekati realitas.  

Apa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat telah mengindikasikan tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan. Pergeseran peran, fungsi dan kedudukan pemerintah kecamatan dari UU Nomor 5 Tahun 1974 kepada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan untuk Sumatera Barat ditambah dengan dikeluarkannya Perda Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari telah menggeser peran, fungsi dan kedudukan pemerintah kecamatan yang pada akhirnya menggeser pula tata hubungan antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah kabupaten dan pusat/propinsi, dan dengan pemerintan nagari.

Pemerintah Kabupaten Pasaman pada prinsipnya belum memiliki kebijakan dalam merespon kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan sebagai akibat pergeseran peran, fungsi dan kedudukan pemerintah kecamatan dalam struktur pemerintahan di daerah. Perda Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang diperbaharui dengan Perda Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2002 pada pasal 10 yang berkaitan dengan kecamatan hanya menentukan aturan-aturan secara global dimana aturan tersebut hampir sama dengan apa yang diatur di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999.

Rekomendasi yang penulis ajukan adalah dengan memberikan pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Kecamatan dengan mengeluarkan Perda tentang kewenangan yang berdasarkan kajian karakter geografis dan aspek penduduk sehingga tiap-tiap kecamatan berbeda dalam hal dukungan kewenangan, organisasi, personil dan dana. Kemudian Pemerintah membuat Perda mengatur secara rinci tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan memuat Tata Kerja (hubungan) Pemerintahan  Kecamatan dengan Unit Instansi, Pemerintah Nagari, Unit Pelaksana Teknis dilevel kecamatan serta Dinas Instansi dan Lembaga Teknis Daerah yang ada di level kabupaten. 

Satu pemikiran pada “PEMERINTAHAN KECAMATAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DI KABUPATEN PASAMAN SUMATERA BARAT

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.