Restitusi

2.1    Sistem Restitusi

Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling  mempengaruhi  dalam  melakukan  kegiatan  bersama  untuk mencapai suatu tujuan (Febriana, 2002). Restitusi adalah penggantian pembiayaan bagi pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan non Polri dan berhak mendapat jaminan pelayanan kesehatan yang sumber  dananya  dari Dana Pemeliharaan Kesehatan, sesuai persyaratan dan tata cara pengajuan restitusi sebagaimana diatur pada Peraturan Kapolri tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri (Pusdokkes Polri, 2010).

Restitusi adalah penggantian pelayanan kesehatan anggota Polri/ PNS Polri dan keluarganya yang berobat di luar fasilitas kesehatan Polri berdasarkan rujukan dari Pusdokkes Polri dan jajarannya. Restitusi adalah semacam asuransi kesehatan Polri. Restitusi berlaku pada pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh peserta di luar kemampuan fasilitas kesehatan Polri, dengan perkataan lain pembiayaan ditanggung dahulu oleh anggota/PNS Polri pada pelayanan kesehatan di luar fasilitas kesehatan Polri. Kemudian diajukan klaim penggantian dan pembayarannya oleh Dokkes Polri. Besarnya penggantian biaya adalah sampai batas maksimal seperti yang tertera dalam daftar jaminan (Pusdokkes Polri, 2006 dalam AF Lubis, 2010).

2.1.1        Jenis Pelayanan Yang Diberikan Dengan Ketentuan Khusus

Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi: (Pusdokkes Polri, 2010).

  1. Rawat jalan: pelayanan rawat jalan pada poliklinik rumah sakit.
  2. Rawat inap meliputi pelayanan yang diberikan di rawat inap dalam bentuk pelayanan dokter dan dokter spesialis.
  3. Tindakan medis meliputi tindakan medis kecil dan sedang.
  4. Pemeriksaan penunjang diagnosa meliputi, laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik.
  5. Pemeriksaan hamil dan pertolongan persalinan pelayanan KB termasuk kontap efektif, kontap pasca persalinan/keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya serta pertolongan persalinan.
  6. Apotek meliputi pelayanan pemberian obat-obatan.
  7. Kesehatan gigi dan mulut meliputi pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan
  8. Optikal meliputi pelayanan pemeriksaan kesehatan mata dan kaca mata.

2.1.2        Hak Memperoleh Restitusi kesehatan

Hak memperoleh restitusi kesehatan, sebagai berikut: Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi: (Pusdokkes Polri, 2010).

  1. Pegawai negeri pada Polri
  2. Keluarga

Ketentuan tentang anak sebagai berikut: (Pusdokkes Polri, 2010).

  1. Anak sampai dengan anak kedua, khusus sampai anak ketiga bagi lahir sebelum tanggal 1 maret 1994 sesuai keppres nomor 16 tahun 1994.
  2. Anak yang berusia di atas 21 tahun masih sekolah/kuliah, dan belum kawin. Diberikan restitusi kesehatan dengan melampirkan surat keterangan kuliah/sekolah dari sekolah/perguruan tinggi.
  3. Anak yang telah berusia di atas 21 tahun dalam kondisi cacat tidak dapat mencari penghasilan sendiri. Diberikan restitusi kesehatan dengan melampirkan surat keterangan cacat dari dokter pemerintah.

2.1.3        Ketentuan Pemberian Restitusi Kesehatan

Ketentuan pemberian restitusi kesehatan, meliputi: (Pusdokkes Polri, 2010).

  1. Ketentuan umum, sebagai berikut:
  2. Pegawai negeri pada Polri dan keluarga yang memerlukan pengobatan dan atau perawatan di fasilitas kesehatan non Polri
  3. Pegawai negeri pada Polri dan keluarga yang memerlukan pengobatan dan atau perawatan di fasilitas kesehatan Polri yang karena keterbatasan membutuhkan tenaga ahli dan atau perawatan khusus dari fasilitas kesehatan non Polri.
  4. Besar restitusi kesehatan sesuai dengan norma tarif yang berlaku pada Rumah Sakit  pemerintah, disesuaikan dengan kelas perawatan dan pelayanan kesehatan yang di berikan.
  5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan non Polri wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan/keluarga atau atasan yang bersangkutan kepada kepala satuan kesehatan Polri setempat dalam waktu paling lama 7 x 24 jam setelah mendapatkan pelayanan kesehatan, dan pelaporan dapat di sampaikan melalui media elektronik.
  6. Apabila pegawai negeri pada Polri dan atau keluarganya yang memerlukan pengobatan atau perawatan diluar wilayah Polda tempat bertugas wajib melaporkan kepada kepala satuan kesehatan Polri asal.
  7. Apabila fasilitas kesehatan Polri setempat belum ada atau belum mempunyai kemampuan yang memadai, pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan pada fasilitas kesehatan pemerintah atau fasilitas kesehatan swasta.
  8. Penggunaan fasilitas kesehatan pemerintah antara lain Rumah Sakit pemerintah, rumkit khusus misalnya jiwa, jantung, paru, dan lain-lain, Puskesmas, balai pengobatan, laboratorium kesehatan.
  9. Penggunaan fasilitas kesehatan swasta antara lain Rumah Sakit swasta dan poliklinik.
  10. Penggunaan fasilitas kesehatan swasta dilaksanakan bila lokasi fasilitas kesehatan pemerintah cukup jauh dan atau belum mempunyai kemampuan yang memadai.
    1. Ketentuan khusus, sebagai berikut:
    2. Rawat jalan

1)   Pelayanan rawat jalan di fasilitas kesehatan non Polri dapat dilaksanakan, bila pasien dalam keadaan darurat dan memerlukan perawatan segera di fasilitas kesehatan terdekat.

2)   Apabila fasilitas kesehatan Polri setempat belum ada, maka pelayanan rawat jalan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan non Polri.

  1. Rawat inap

1)   Pelayanan rawat inap di rumkit non Polri dilaksanakan bila pasien dalam keadaan darurat atau memerlukan pertolongan segera di Rumah Sakit terdekat.

2)   Apabila kondisi kesehatan pasien sudah memungkinkan, segera di pindahkan ke Rumah Sakit Polri terdekat yang dapat memberikan pelayanan yang memadai.

3)   Apabila Rumah Sakit Polri terdekat belum mampu memberikan pelayanan rawat inap lanjutan yang di perlukan sedangkan rumkit Polri yang mampu terlalu jauh, pelayanan kesehatan lanjutan dapat dilaksanakan di Rumah Sakit non Polri yang memiliki fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia yang lebih lengkap antara lain Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusomo Jakarta dan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta.

  1. Pemeriksaan hamil dan pertolongan persalinan

1)   Apabila kehamilan mempunyai kelainan yang tidak mampu di tangani di fasilitas kesehatan Polri.

2)   Tempat tinggal terlalu jauh dari fasilitas kesehatan Polri yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan.

3)   Persalinan dalam keadaan darurat atau terdapat kelainan dalam keadaan darurat dan memerlukan perawatan segera di fasilitas kesehatan terdekat atau fasilitas kesehatan Polri terlalu jauh.

  1. Apotik

Obat pasien rawat jalan/inap di fasilitas kesehatan non Polri harus diperoleh dari apoteker/kamar obat Polri sesuai dengan resep dokter dan fasilitas kesehatan tersebut.  Sesuai dengan Daftar Obat esensial (Doen) Polri/Departemen Kesehatan/Asuransi Kesehatan, kecuali bila apotek/kamar Polri apotek /kamar terlalu jauh, obat tidak tersedia di apotek/kamar obat Polri dan dalam keadaan darurat.

  1. Kesehatan Gigi dan Mulut

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas kesehatan non Polri dapat dilaksanakan bila pasien dalam keadaan dalam keadaan darurat  dan memerlukan perawatan segera di fasilitas kesehatan terdekat dan belum tersedia pelayanan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas kesehatan Polri dan fasilitas kesehatan Polri terlalu jauh.

  1. Optikal

Kaca mata diperuntukan bagi pegawai negeri pada Polri, tidak termasuk keluarga.

1)   Penggantian biaya kaca mata di sesuaikan dengan kepangkatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tentang restitusi kacamata yang berlaku, baik di tingkat Mabes Polri maupun di tingkat Polda.

2)   Penggantia frame kaca mata dapat dilaksanakan sesudah masa pakai lima tahun, sedangkan lensa dapat di ganti sesuai dengan perubahan dioptris.

2.1.4        Pengajuan Restitusi Kesehatan

Pengajuan restitusi kesehatan dilakukan secara perorangan atau kolektif perbulan/pertriwulan dengan surat pengantar dari kapolsek, disertai tanda bukti pembayaran yang asli (Pusdokkes Polri, 2010).

  1. Restitusi kesehatan di salurkan melalui bensat polres untuk di sampikan kepada yang berhak.
  2. Restitusi kesehatan dapat di lakukan dengan cara penagihan langsung dari fasilitas kesehatan setempat kepada kabiddokkes polda sesuai dengan kesepakatan kerja sama.
  3. Pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri yang berdinas pada polsek sulit di jangkau, diberikan oleh fasilitas kesehatan di kecamatan/desa yang ada di wilayah polsek tersebut.
  4. Polsek sulit di jangkau, ditetapkan oleh kapolda dengan mempertimbangkan faktor geografis, transportasi, dan kemudahan akses ke fasilitas kesehatan Polri.
    1. Persyaratan Pengajuan

Persyaratan pengajuan pemohonan restitusi kesehatan pada fasilitas kesehatan non Polri terdiri atas: (Pusdokkes Polri, 2010).

  1. Surat rujukan dari fasilitas kesehatan/Rumah Sakit Polri bagi pasien kecuali pada kasus gawat darurat
  2. Bukti kwitansi asli
  3. Rincian komponen untuk pelayanan rawat inap dan pelayanan medik lainya.
  4. Fotokopi resep dokter atau kwitansi pembelian obat dari apotek.
  5. Fotokopi kartu kesehatan Polri.
  6. Fotokopi KU-01 yang masih berlaku.
  7. Rekomendasi dari kepala satuan kerja setempat.
  8. 2.    Tata Cara Pengajuan Restitusi
    1. Permohonan restitusi kesehatan di ajukan oleh pemohon kepada Kapusdokkes Polri/Kabiddokkes polda dengan dilengkapi persyaratan yang sudah lengkap.
    2. Permohonan restitusi kesehatan di ajukan setelah selesai menjalani pelayanan kesehatan, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal keluarnya kuantitas terakhir.
    3. Bagi rawat inap di buat resume medik yang di tandatangani oleh dokter yang merawat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.