Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Koswara (2000) melihat otonomi daerah sebagai landasan untuk berekspresi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan aspirasi dan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah sebagai perwujudan pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan penerapan konsep teori areal division of power yang membagi kekuasaan secara vertikal.

Desentralisasi terbagi menjadi dua yaitu desentralisasi teritorial (kewilayahan)   dan desentralisasi fungsional. Desentraliasi kewilayahan berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah di dalam negara. Desentralisasi fungsional berarti pelimpahan wewenang kepada organisasi fungsional (teknis) yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Jadi dengan demikian desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dari pusat ke bagian-bagiannya, baik bersifat kewilayahan maupun kefungsian. Prinsip ini mengacu kepada fakta adanya span of control dari organisasi pemerintahan (struktur birokrasi).

Desentralisasi atau otonomi merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi atau desentralisasi bukanlah semata-mata bernuansa technical administration atau practical administration, tetapi harus dilihat sebagai process of political interaction, yang sangat berkaitan dengan demokrasi pada tingkal lokal (local democracy) yang arahnya pada pemberdayaan (empowering) atau kemandirian daerah.

Otonomi adalah derivat dari desentralisasi. Daerah otonom adalah daerah yang mandiri dengan tingkat kemandirian diturunkan dari tingkat desentralisasi yang diselenggarakan. Semakin tinggi derajat desentralisasi semakin tinggi tingkat otonomi daerah. Ada beberapa perbedaan tentang konsep otonomi daerah diantaranya: 1) otonomi daerah sebagai prinsip penghormatan terhadap kehidupan regional sesuai riwayat, adat istiadat, dan sifat-sifatnya dalam negara kesatuan 2) otonomi sebagai upaya berperspektif ekonomi politik dimana daerah diberi peluang untuk berdemokrasi dan berprakarsa memenuhi kepentingannya, 3) otonomi sebagai kemerdekaan dalam segala urusan yang menjadi hak daerah,             4) otonomi sebagai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memenuhi kepentingan masyarakat lokal, 5) otonomi daerah sebagai suatu mekanisme empowerment (Keban, 2000).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.