Rumah Tidak Layak Huni

            Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal/hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah tidak hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan hidup, tetapi lebih dari itu rumah juga merupakan tempat bermukimnya manusia dalam menciptakan tatanan hidup untuk bermasyarakat (Trikomara, Sebayang, Putri, 2007: 2).   Penyediaan perumahan yang layak akan mampu meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Sebagai salah satu kebutuhan dasar (basic need) selain sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan, rumah memiliki arti sangat penting. Rumah paling tidak diusahakan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai tempat perlindungan dari panas dan hujan serta tempat berlindung dari berbagai ancaman dari alam. Seringkali rumah hanya dipandang sebagai bangunan fisik semata, akibatnya penyediaan perumahan hanya untuk mencapai target kuantitas semata tanpa memperhatikan kualitas dan mutu perumahan tersebut (Nurasrizal, 2010: 29).

            Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian. Rumah tidak layak huni selalu berkaitan dengan aspek kemiskinan karena keterjangkauan daya beli masyarakatnya terhadap rumah. Adapun 9 kriteria khusus yang dikatakan sebagai rumah tidak layak huni, yaitu:

  1. Luas lantai per kapita kota kurang dari empat meter persegi (4 m²), desa kurang dari 10 m².
  2. Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas.
  3. Tidak ada akses MCK.
  4. Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu, papan.
  5. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara.
  6. Tidak memiliki pembagian ruangan.
  7. Lantai dari papan, bahan tidak permanen ataupun lantai dari tanah.
  8. Letak rumah tidak teratur dan berdempetan.
  9. Kondisi rusak. Ditambah lagi dengan, saluran pembuangan air yang tidak memenuhi standar.

            Pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia masih dihadapkan pada tiga permasalahan pokok yaitu keterbatasan penyediaan rumah, meningkatnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, serta permukiman kumuh yang semakin meluas. Berdasarkan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017, terdapat tantangan dan permasalahan dalam penyediaan perumahan yaitu:

  1. Dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman belum memadai
  2. Koordinasi dan kelembagaan pembangunan perumahan kurang optimal
  3. Peran kontrol Pemerintah terhadap harga lahan dan harga perumahan belum optimal
  4. Efisiensi proses dan mahalnya biaya perizinan untuk pembangunan perumahan kurang maksimal
  5. Terbatasnya dan mahalnya harga bahan bangunan untuk pembangunan perumahan
  6. Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan masih kurang maksimal
  7. Masih tingginya backlog kepemilikan rumah
  8. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan perumahan perlu dikembangkan

            Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam penanganan rumah tidak layak huni adalah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini ditujukan Pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni Bantuan yang diberikan terbagi menjadi dua yakni berupa Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK).

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam bentuk BSPS dilaksanakan di daerah yang masyarakatnya masih memiliki rumah tidak layak huni, baik itu di perkotaan maupun di perdesaan. Penanggungjawab kegiatan ini di lingkungan Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan program RTLH dibagi menjadi 2 sasaran, yakni bantuan Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK).

Kriteria Penerima Program Rumah Tidak Layak Huni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

 Adapun kriteria penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 adalah:

  1. WNI yang sudah berkeluarga;
  2. Memiliki atau menguasai tanah
  3. Tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas (sertifikat/surat keterangan)
  4. Tidak dalam sengketa
  5. Lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah;
  6. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
  7. Belum pernah memperoleh BSPS;
  8. Berpenghasilan paling banyak senilai UMP setempat;
  9. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;
  10. Bersedia membentuk kelompok maksimal 20 orang; dan
  11. Bersedia membuat pernyataan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.