PLS adalah Partial Least Square menggunakan SmartPLS. SmartPLS merupakan alat yang handal untuk menguji model prediksi karena memiliki keunggulan dibanding LISREL, AMOS, dan OLS. SmartPLS dapat digunakan untuk memprediksi model dengan landasan teori yang lemah pada data yang mengalami masalah asumsi klasik. Untuk menguji model struktural berbasis Partial Least Square perlu diperhatikan 2 measurement utama yakni outer model daninner model, sebagai beriku:

MODEL OUTER MODEL

Model pengukuran atau outer model bertujuan untuk melakukan pengujian validitas dan reliabilitas dalam permodelan Partial Least Square yang menggunakan Validitas Konstruk. Validitas konstruk menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukuran sesuai teori-teori yang digunakan untuk mendefenisikan suatu konstruk. Korelasi yang kuat antara konstruk dan item-item pertanyaannya dan hubungan yang lemah dengan variabel lainnya merupakan salah satu cara untuk menguji validitas konstruk (construct validity).

Validitas konstruk terdiri atas validitas konvergen dan validitas diskriminan menjelaskan bawah uji validitas konstruk secara umum dapat diukur dengan parameter skor loading di model penelitian (rule of thumbs > 0,7) dan menggunakan parameter AVE, communality, dan redundancy. Skor AVE harus > 0,5, communality > 0,5, dan redundancy mendekati

1. Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Validitas konvergen terjadi jika skor yang diperoleh dari dua instrumen yang berbeda yang mengukur konstruk yang sama mempunyai korelasi tinggi. Uji validitas konvergen dalam Partial Least Square (PLS) dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan loading factor (korelasi antara skor item/skor komponen dengan skor konstruk) indikator-indikator yang mengukur konstruk tersebut, parameter uji validitas konvergen dilihat dari skor AVE dan communality, masing-masing harus bernilai di atas 0,5.

2. Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi. Validitas diskriminan terjadi jika dua instrumen yang berbeda yang mengukur dua konstruk yang diprediksi tidak berkorelasi menghasilkan skor yang memang tidak berkorelasi. Uji validitas diskriminan dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruknya. Metode lain yang digunakan untuk menilai validitas diskriminan adalah dengan membandingkan akar AVE untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Model mempunyai validitas diskriminan yang cukup jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk dengan konstruk Iainnya dalam model. Uji validitas diskriminan, parameter yang diukur adalah dengan membandingkan akar dari AVE suatu konstruk harus lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar variabel laten tersebut, atau dengan melihat skor cross loading.

Kemudian untuk uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pertanyaan dalam kuesioner atau instrumen penelitian. Uji reliabilitas untuk mengukur konsistensi internal alat ukur. Reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi, dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran.  

Uji Reliabilitas dalam Partial Least Square (PLS) dapat menggunakan 2 metode, yaitu cronbach’s alpha dan composite reability. Cronbach’s alpha mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk, sedangkan composite reliability mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Sehingga composite reliability dinilai lebih baik dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk. Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai cronbach’s alpha dan nilai composite reliability. Untuk dapat dikatakan suatu konstruk reliabel, maka nilai cronbach’s alpha harus > 0,6 dan nilai composite reliability harus > 0.7.

MODEL INNER MODEL

Pengujian inner model dilakukan dengan metode resampling bootstrapping dalam Partial Least Square (PLS) yang menghasilkan nilai R-square (R²) untuk konstruk dependen dan t–values setiap path untuk diuji signifikansi antar konstruk.

Nilai R-square digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R-square berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Namun, R² bukanlah parameter absolut dalam mengukur ketetapan model prediksi karena dasar hubungan teoretis adalah parameter yang paling utama untuk menjelaskan hubungan kausalitas (Abdillah dan Jogiyanto, 2015).

Untuk mengukuran signifikansi keterdukungan hipotesis dapat digunakan perbandingan nilai T-table dan T-statistics. Jika nilai T-statistics lebih tinggi dibandingkan nilai T-table, berarti hipotesis terdukung. Untuk tingkat keyakinan 95 persen (alpha 5 persen) maka nilai T-table untuk hipotesis two-tailed adalah 1,96 dan untuk hipotesis one-tailed adalah 1,64 (Abdillah dan Jogiyanto, 2015).

Sumber: Abdillah dan Jogiyanto (2015). Partial Least Square (PLS). Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

This study aims to see and analyze the Implementation of Health Human Resources Standardization in the Type C Hospital of Hope and Prayer in the City of Bengkulu. Qualitative research methods. The informants in this study were taken using the method of using snowball sampling. Implementation of Health Human Resource Standardization in Bengkulu City Hospital is not maximal yet not in accordance with Permenkes Number 56 Year 2014 standards for pharmaceutical personnel. In addition, for midwifery and nursing staff are not in accordance with the Bed Occupancy Ratio (BOR) in Bengkulu City Hospital. Obstacles in the Implementation of Health Human Resources Standardization in Bengkulu City Hospital there is still a lack of health human resources if there are some employees on leave and lack of training given to employees in order to increase their competence. Obstacles in the Implementation of Health Human Resources Standardization in Bengkulu City Hospital there is still a lack of health human resources if there are some employees on leave and lack of training given to employees in order to increase their competence. The output of the implementation of the Human Resource Health Standardization of the Bengkulu City Hospital certainly had an impact and service quality. Suggestions to Bengkulu City Hospital should increase nursing staff, and midwifery and pharmacy.

Keywords: Implementation, Standardization of Health Human Resources, Designing Builds, Implementing policies, Monitoring, evaluating

ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate the implementation of inherent supervision in the service of registering worshipers in Bengkulu Province. Research using qualitative research methods, with this method allows the writer to understand a situation, role events, interactions in groups. Informants in this study were taken by purposive sampling method. The data analysis technique used in this study is descriptive analysis, the stages of data analysis used are data collection, data reduction, data presentation and finally drawing a conclusion. The results showed that the supervision inherent in the pilgrim registration service in Bengkulu Province internally had followed the existing laws and regulations. However, weak inherent supervision was still found in Kepahiang District which opened the opportunity for prospective pilgrims to exodus. Suggestions to the Provincial Government of Bengkulu Province and the Regional Office of the Ministry of Religion of Bengkulu Province to supervise even more closely so that there is no registration of the exodus pilgrims. In addition, the Bengkulu Provincial Government and the Bengkulu Province Ministry of Religion Regional Office can make uniform requirements necessary for the registration of Hajj Pilgrims in Regencies / Cities in Bengkulu Province and should not divide the Hajj quota based on regencies / cities but are integrated into Provincial quota, so that Waiting List or waiting time for the departure of Hajj pilgrims in Regencies / Cities in Bengkulu Province becomes a uniform that can reduce and prevent exodus.

Keywords: Attached Supervision, Exodus Hajj Pilgrims

Latar Belakang Masalah

Perjalanan ibadah haji adalah perjalanan suci yang memerlukan kesiapan fisik  dan mental­­  serta  ilmu pengetahuan, agar setelah pulang ke tanah air dapat menjadi haji dan hajjah yang mabrur, seiring dengan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia khususnya ekonomi masyarakat di Provinsi Bengkulu jumlah calon jemaah haji dari tahun  ke tahun selalu mengalami peningkatan, bahkan jumlah pendaftar jamaah haji setiap tahunnya melampaui kuota yang tersedia.   

Setiap tahunnya Indonesia mengirimkan kurang lebih 194.000 Jamaah Calon Haji reguler ke tanah suci untuk menjalankan ibadah haji, ditambah dengan haji khusus atau non kuota,  pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyediakan 17.000 visa bagi jamaah haji khusus dari Indonesia. Hal lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah walaupun dengan kuota haji terbesar di dunia yaitu berkisar 211.000 Jamaah per tahun (Dirjen PHU Kementerian Agama RI, 2016:31) Jumlah jamaah haji Indonesia dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, sehingga kuota yang disediakan oleh Pemerintah Arab Saudi selalu tidak mencukupi. Kuota adalah jatah yang disediakan oleh Pemerintah Arab Saudi bagi jamaah haji setiap negara yang warganya diperbolehkan menunaikan ibadah haji pada musim haji tertentu.

Ditambah lagi pada tahun 2013 pemerintah Arab Saudi mengeluarkan Kebijakan memotong kuota haji dari negara-negara pengirim jamaah sebesar 20%, sehingga Indonesia hanya diizinkan mengirimkan jamaah haji kurang lebih sebanyak 168.800 orang (Dirjen PHU Kementerian Agama RI, 2016:32), kebijakan itu dibuat karena adanya proses pembangunan dan perluasan areal Masjidil Haram yang diperkirakan selesai kisaran 2017, yang pada akhirnya akan memperpanjang witing list.

Setelah pembangunan dan perluasan areal Masjidil Haram selesai, Tahun 2017 pemerintah Arab Saudi mengembalikan Kuota Haji Indonesia ke posisi semula dan menambahkan kuota Haji sebanyak 10.000 orang. Kuota Haji Indonesia secara keselurahan menjadi 221.000 Orang, yang terdiri dari kuota haji regular sebanyak 204.000 orang dan kuota haji khusus sebanyak 17.000 orang. Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1438/2017, kuota haji regular sejumlah 204.000 orang dibagikan menjadi kuota Provinsi. Provinsi Bengkulu mendapat Kuota Haji Sebanyak 1.641 orang, yang selanjutnya melalui Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor R.165.B1 Tahun 2018 dibagi menjadi kuota Kabupten/Kota

Meningkatnya minat dan animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji, didukung juga dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang membaik paska reformasi, Mendorong meningkatnya pendaftaran haji yang semakin banyak setiap tahunnya, bahkan melampaui kemampuan kuota yang tersedia. Peraturan Menteri Agama  Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Haji Reguler menjelaskan pendaftar haji yang melebihi quota maka akan masuk ke daftar tunggu atau waiting list tahun-tahun berikutnya.

Pemerintah telah merancang regulasi haji berupa mekanisme pelayanan pendaftaran haji sedemikian rupa, pelaksanaan mekanisme pelayanan pendaftaran haji mengikuti konsep urut kacang atau first come first served. Penerapan konsep ini memberikan harapan bahwa pelaksanaan mekanisme pelayanan pendaftaran haji memenuhi unsur keadilan, hal demikian mengingat banyaknya calon haji yang mendaftar sementara alokasi porsi (quota) yang disediakan terbatas.

Pendaftaran Calon Jamaah haji sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Pendaftaran haji dibuka sepanjang tahun dengan menerapkan prinsip first come first served sesuai dengan nomor urut porsi yang telah terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu(SISKOHAT)Kementerian Agama. Tempat pendaftaran untuk calon jamaah haji regular di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai tempat domisili jamaah yang bersangkutan. Pendaftaran haji harus dilakukan sendiri oleh Calon Jamaah Haji yang bersangkutan dan harus sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang selanjutnya akan dilakukan pengambilan foto dan rekam sidik jari oleh petugas haji. Nomor porsi akan diberikan melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu(SISKOHAT) setelah melakukan penyetoran awal dana sebesar Rp. 25.000.000,- Melalui Bank Penerima Setoran (BPS) yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu(SISKOHAT) Kementerian Agama.

Pendaftaran haji dengan memanfaatkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu(SISKOHAT) merupakan Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dikembangkan Kementerian Agama sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan E-Government, yang menyatakan bahwa pemanfaatkan teknologi komunikasi dan  informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu juga ikut mendorong upaya meningkatkan pelayanan dan memudahkan perjalanan ibadah jamaah Haji asal Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2013 mengusulkan agar Provinsi Bengkulu dapat menjadi Embarkasi dan Debarkasi Haji, walaupun belum Menjadi Embarkasi dan Debarkasi Haji Penuh, akhirnya Provinsi Bengkulu menjadi Embarkasi dan Debarkasi Haji Antara dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 142 Tahun 2013 tentang Penetapan Provinsi Bengkulu sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji Antara.

Polekmik calon jamaah haji eksodus terus saja terjadi  pada Tahun 2014 sebanyak 10 orang calon jamaah haji Kabupaten Bengkulu Utara yang terindikasi oksodus diusulkan untuk dibatalkan keberangkatannya, pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara mengeluarkan kebijakan untuk tidak melayani pemeriksaan kesehatan dan vaksin bagi calon jamaah haji tersebut (Rakyat Bengkulu. 2015;26)

Jamaah haji eksodus masih sulit diberantas meski Kementerian Agama terus berupaya mengatasi persoalan tersebut, tahun 2018 sebanyak 13 orang Calon Jamaah Haji eksodus Kabupaten kepahiang dibatalkan karena terbukti bukan penduduk Kabupaten Kepahiang (Kepahiang Ekspress, 2018), Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang merasa ke 13 orang calon jamaah haji eksodus tersebut telah mengurangi jatah kuota untuk masyarakat Kabupaten Kepahiang dan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Jamaah Haji Kabupaten Kepahiang. Selain itu juga melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta persyaratan pendaftaran jamaah calon Haji.  

Menurutnya sebelum E-KTP Bengkulu diterapkan, pencegahan calon jemaah haji dapat dilakukan dengan manambahkan kelengkapan syarat pendaftaran seperti dengan menambahan kartu keluarga, rekening listrik dan pembayaran pajak yang sulit dipalsukan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, juga mengeluarkan kebijakan agar masing-masing Kantor Kemenag Kabupaten/Kota memastikan jamaah yang mendaftar tidak terindikasi eksodus, manambahkan kelengkapan syarat pendaftaran seperti KTP, rekening listrik, PBB dan persyaratan lain yang sulit dipalsukan, sehingga masalah pendaftaran jamaah haji eksodus  tidak berlarut-larut (Radar Bengkulu, 2015).

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang penulis lakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani  masalah pendaftaran jamaah haji eksodus,  diantaranya dengan menambah persyaratan pendaftaran seperti melampirkan fotocopy Kartu Keluarga, rekening listrik, surat rekomendasi dari Kepala Kantor Urusan Agama, hingga Surat rekomendasi dari Pemerintah Daerah melalui Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah.

Namun upaya tersebut masih saja belum maksimal, masih juga terdapat jamaah haji eksodus pada setiap musim penyelenggaraan ibadah haji. Permasalahan ini diduga tidak terlepas dari adanya kelemahan pada Siskohat yang belum dapat disinkronkan dengan data kependudukan (e-KTP), sehingga kelemahan tersebut dimanfaatkan dan menjadi perluang memanipulasi data untuk melakukan pendaftaran haji eksodus. 

Tujuan penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pengawasan melekat dalam pelayanan pendaftaran jamaah di Provinsi Bengkulu.

  Pengawasan Melekat

Sujamto (1989:16), pengawasan melekat yaitu berupa tindakan atau kegiatan atau usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak  buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi. pengawasan melekat dapat dijalankan melalui dua cara, yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan dan melalui sistem yang terdiri dari sejumlah unsur (misalnya ketentuan tentang organisasi dan tata kerja, prosedur kerja, cara pembukuan, pelaporan dan lain-lain), yang secara langsung atau tidak langsung bersifat mengendalikan setiap petugas dalam organisasi yang bersangkutan.

Menurut Situmorang dan Jusuf (1994:111) terdapat empat unsur pengawasan melekat.

1. Struktur Organisasi.

Organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga mampu mengawasi dan mengoperasionalkan volume dan beban kerja operasi-operasi secara layak, kemudian perlu diperoleh dan ditempatkan pegawai-pegawai yang memenuhi syarat yang secara jelas ditetapkan dahulu tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.

Menurut Siswanto (2005:85) struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam yang dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja. Menurut Hasibuan (2010:128) struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi kedudukan, dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi.

Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan diantara fungsi, bagian atau posisi maupun orang-orang yang menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Kerangka kerja organisasi tersebut disebut sebagai desain organisasi (organizational design) dan bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi (organizational structure).

• Kebijaksanaan pelaksanaan.

Kebijaksanaan pelaksanaan adalah pola perilaku yang telah ditentukan lebih dahulu, yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan. Kebijaksanaan merupakan pernyataan  niat manajemen untuk bertindak dengan cara-dara tertentu dalam keadaan tertentu pula. Kebijaksanaan dapat dirumuskan dalam setiap peraturan yang mengharuskan membimbing atau melakukan pembatasan pada tindakan.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan/kepemimpinan dan cara bertindak (Balai Pustaka, 2007). Edi Suharto, (2008) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang

• Prosedur kerja.

Prosedur kerja adalah metode-metode ynang dipakai untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditentukan. Prosedur kerja disususn untuk memberikan petunjuk yang jelas tentang langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan.  Mulyadi (2013:5) prosedur adalah Suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Menurut Irra (2011:143) prosedur adalah Tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir. Sedangkan menurut Zaki (2009:30) prosedur adalah suatu urutanurutan pekerjaan klerikal (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, untuk menjamin perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi.

• Pencatatan dan Pelaporan.

 Pencatatan adalah metode pengendalian finansial yang terpenting terhadap kegiatan dan sumberdaya. Pencatatan disesuaikan dengan penugasan tanggung jawab mengenai masing-masing kegiatan. Pencatatan juga merupakan landasan bagi pelaporan dan sarana bagi penilaian kegiatan. Untuk memperoleh kejelasan, maka pencatatan hasil kerja dan pelaporan perlu berdasarkan fakta, melalui prosedur kerja yang telah ditentukan, tepat waktu dan teratur, meliputi tahapan dan waktu yang telah ditentukan

Pencatatan dan pelaporan adalah indikator keberhasilan suatu kegiatan. Tanpa ada pencatatan dan pelaporan, kegiatan atau program apapun yang dilaksanakan tidak akan terlihat wujudnya. Output dari pencatatan dan pelaporan ini adalah sebuah data dan informasi yang berharga dan bernilai bila menggunakan metode yang tepat dan benar. Jadi, data dan informasi merupakan sebuah unsur terpenting dalam sebuah organisasi, karena data dan informasilah yang berbicara tentang keberhasilan atau perkembangan organisasi tersebut.

Jenis Penelitian

Metode kualitatif memungkinkan peneliti memahami onjek yang diteliti secara personal dan memandang dunianya sebagaimana mereka sendiri mengungkapkan pandangan dunianya.  Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan pengawasan melekat dalam pelayanan pendaftaran jamaah di provinsi Bengkulu sebagai upaya pencegahan masuknya jamaah haji eksodus, maka penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu jenis penelitian Kualitatif dengan  melakukan penelitian yang terinci tentang seseorang atau unit sosial selama kurunwaktu tertentu. Sebagai mana pendapat Pasolong (2016:75) yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetil. Objek yang diteliti terdiri dari suatu kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif, melalui teknik ini digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis diskriptif dengan berpedoman pada kategori-kategori yang sesuai, sehingga tahapan analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data dan terakhir menarik sebuah kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pengawasan melekat dalam pelayanan pendaftaran jamaah di Provinsi Bengkulu secara internal sudah mengikuti undang-undang dan peraturan yang ada. Namun masih ditemukan pengawasan melekat yang lemah di Kabupaten Kepahiang yang membuka peluang untuk masuknya calon jamaah haji eksodus.

Pengawasan melekat dilihat dari struktur organisasi dalam Pelayanan Pendaftaran Jamaah Haji di Provinsi Bengkulu tidak sama disetiap kabupaten/kota masing-masing. Dari Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu pengawasan melekat dari struktur organisasi yang melibatkan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepahiang tidak ketat dan bisa menjadi peluang untuk jamaah haji eksodus dan menimbulkan terjadinya masalah di kemudian hari.

Pengawasan melekat dilihat dari kebijakan pelaksanaan dalam Pelayanan Pendaftaran Jamaah Haji di Provinsi Bengkulu diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing. Namun di Kabupaten Kepahiang tidak membuat Kebijakan untuk mencegah agar calon jamaah haji di luar Kabupaten tidak dapat mendaftar di Kabupaten Kepahiang.

Pengawasan melekat dilihat dari prosedur pelaksanaan dalam Pelayanan Pendaftaran Jamaah Haji di Provinsi Bengkulu diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing. Namun di Kabupaten Kepahiang tidak membuat Kebijakan untuk mencegah agar calon jamaah haji di luar Kabupaten tidak dapat mendaftar di Kabupaten Kepahiang.

Pengawasan melekat dilihat dari pencatatan dan palaporan dalam Pelayanan Pendaftaran Jamaah Haji di Provinsi Bengkulu sudah menggunakan sistem komputerisasi melalui Aplikasi Online SISKOHAT dan sudah memiliki dokumen dalam bentuk Hardcopy yang terarsip secara rapi.

Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu sebaiknya tidak membagi koata Jamaah Haji berdasarkan kabupaten/kota tetapi disatukan menjadi koata Provinsi, sehingga Waiting List atau waktu tunggu keberangkatan Jamaah Haji di Kabupaten/ Kota se Provinsi Bengkulu menjadi seragam yang dapat mengurangin dan mencegah terjadi eksodus

Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu untuk mengawasi lebih ketat lagi agar tidak terjadi pendaftaran Jamaah Haji eksodus. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dapat menyeragamkan syarat-syarat yang diperlukan dalam pendaftaran Jamaah Haji di Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu dan dapat menyatukan pendaftar jamaah haji di Provinsi Bengkulu dan tidak dibagi berdasarkan Kabupaten Kota, sehingga waktu keberangkatan Jamaah Haji di Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu dapat sama, agar tidak terjadi eksodus.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Nur Hasan (dalam hardiyansyah, 2011) menemukan bahwa bahwa penyelenggaraan ibadah haji Indonesia akan berjalan dengan baik apabila dikelola oleh sebuah lembaga yang kuat dan diusung dengan kualitas sumber daya manusia yang handal, jujur, amanah, bertanggungjawab dan professional serta berorientasi pada pemberian pelayanan yang prima dan perlindungan kepada jemaah haji. Berdasarkan perhitungan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji dan kualitas pelayanan berpengaruh dan berperan besar Terhadap kinerja penyelenggara ibadah haji khusus di Indonesia.

Sementara itu, Jaja (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa Implementasi SISKOHAT yang ditinjau dari komponen fisiknya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan organisasi terutama pada aspek Brainware, Hardware dan Software. Terkait persepsi jamaah calon haji terhadap pelayanan SISKOHAT terlihat bahwa persepsi negatif jamaah calon haji disebabkan oleh ketidak sempurnaan Implementasi SISKOHAT di Provinsi Bengkulu. Kerusakan pada komponen hardware serta belum adanya kemudahan dalam pelayanan juga disebabkan peran software SISKOHAT yang belum maksimal.

Dalam menerapkan fungsi pengawasan, pimpinan memegang peranan yang sangat penting karena pimpinan merupakan pemeran utama dan pemegang kendali sebuah organisasi, seorang pemimpin yang melaksanakan pengawasan disebut pengawas karena tugasnya mengawasi dan bertanggungjawab atas berlangsungnya sebuah program. Seperti pendapat Moekijat (1990:9) “pengawas” adalah seseorang dalam suatu organisasi yang bertanggungjawab atas pekerjaan oranglain.

Teori pengawasan menurut Prajudi Atosudirjo yang dikutip oleh Hamzah Yaqub (1984:110) mengatakan bahwa pengawasan itu terjadi atas segala aktifitas dan tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat dan sedang dilakukan atau dengan kata lain, pengawasan adalah keseluruhan daripada aktifitas dan tindakan-tindakan (measurnes dan metrelegen) kita untuk menjamin atau membuat supaya semua pelaksanaan berlangsung serta berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan, diputuskan dan diakomodasikan”

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Desiana (2013;179) menjelaskan melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisian. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan pekerjaan sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang telah terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Pengawasan ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya revisi atau perubahan terhadap setiap program yang akan dilaksanakan, terhadap masing-masing seksi dengan mengacu pada rencana strategis Kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, ini dirancang untuk mengantisipasi jika ada penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan perlunya koreksi sebelum suatu tahap kegiatan tersebut dilakukan atau diselesaikan sehingga dalam hal ini diperlukan komunikasi yang intensif.

Pendaftaran Jemaah haji dibuka sepanjang tahun dengan menerapkan prinsip memberikan nomor porsi sesuai dengan nomor urut pendaftran (fist come first served. Tempat pendaftaran untuk calon jamaah haji reguler di kantor kementerian Agama kabupaten/Kota tempat domisili yang bersangkutan. Sedangkan nomor porsi akan diberikan melalui Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji terpadu (SISKOHAT) setelah melakukan penyetoran awal dana sebesar Rp. 25.000.000,- melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH yang tersambung  secara online dengan Siskohat. (Dirjen PHU Kementerian Agama RI, 2016:31).

Setelah setoran awal ditransfer ke rekening Menteri Agama, kemudian BPS BPIH mencetak bukti setoran awal dan aplikasi setoran awal yang telah mencantumkan nomor validasi. Setelah itu jemaah haji mendatangi Kankemenag Kabupaten/Kota dengan membawa seluruh persyaratan untuk mendaftar haji, paling lambat 5 (Lima) hari kerja setelah transfer dilakukan. Petugas Kantor Kemenag Kabupaten/Kota menginput Nomor Validasi, memverifikasi syarat pendaftaran, mengambil foto dan sidik jari calon jamaah haji. Setelah proses tersebut dilakukan petugas mencetak Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) yang mencantumkan nomor porsi sebagai daftar dalam pelayanan keberangkatan jamaah haji reguler. Setelah Calon Jamaah Haji mendapatkan bukti SPPH, jamaah kembali ke rumah untuk menunggu waktu pelunasan sesuai dengan antrian yang ditetapkan

Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan pengawasan melekat dalam pelayanan pendaftaran jamaah di Provinsi Bengkulu secara internal sudah mengikuti undang-undang dan peraturan yang ada. Namun masih ditemukan pengawasan melekat yang lemah di Kabupaten Kepahiang yang membuka peluang untuk masuknya calon jamaah haji eksodus.

1. Pengawasan melekat dilihat dari struktur organisasi dalam Pelayanan Pendaftaran Jamaah Haji di Provinsi Bengkulu tidak sama disetiap kabupaten/kota masing-masing. Dari Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu pengawasan melekat dari struktur organisasi yang melibatkan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepahiang tidak ketat dan bisa menjadi peluang untuk jamaah haji eksedus dan menimbulkan terjadinya masalah di kemudian hari.
2. Pengawasan melekat dilihat dari kebijakan pelaksanaan dalam Pelayanan Pendaftaran Jamaah Haji di Provinsi Bengkulu diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing. Namun di Kabupaten Kepahiang tidak membuat Kebijakan untuk mencegah agar calon jamaah haji di luar Kabupaten tidak dapat mendaftar di Kabupaten Kepahiang.
3. Pengawasan melekat dilihat dari prosedur pelaksanaan dalam Pelayanan Pendaftaran Jamaah Haji di Provinsi Bengkulu diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing. Namun di Kabupaten Kepahiang tidak membuat Kebijakan untuk mencegah agar calon jamaah haji di luar Kabupaten tidak dapat mendaftar di Kabupaten Kepahiang.
4. Pengawasan melekat dilihat dari pencatatan dan palaporan dalam Pelayanan Pendaftaran Jamaah Haji di Provinsi Bengkulu sudah menggunakan sistem komputerisasi SISKOHAT dan sudah memiliki dokumen dalam bentuk Hardcopy yang terarsip secara rapi.

Berdasarkan temuan penelitian, maka perlu disarankan, sebagai berikut: Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu untuk mengawasi lebih ketat lagi agar tidak terjadi pendaftaran Jamaah Haji eksodus. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dapat menyeragamkan syarat-syarat yng diperlukan dalam pendaftaran Jamaah Haji di Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu dan sebaiknya tidak membagi kuota Jamaah Haji berdasarkan kabupaten/kota tetapi disatukan menjadi koata Provinsi, sehingga Waiting List atau waktu tunggu keberangkatan Jamaah Haji di Kabupaten/ Kota se Provinsi Bengkulu menjadi seragam yang dapat mengurangin dan mencegah terjadi eksodus.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Kharisma Putra Utama, Jakarta

Alwi, Hasan. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta.

Bengkulu Ekspres. 2014, 22 April. Persoalan Haji, hlm. 3. Bengkulu.

Departemen Agama RI. 2008. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji (Pendaftaran, Dokumen, Akomodasi, dan Perjalanan Haji. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Jakarta.

Dirjen PHU Kementerin Agama RI. 2016. Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.  Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri.  Jakarta

Edi Suharto. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Bandung: Alfabeta

Feriyanto, Andri dan Shyta, Endang Triana. 2015. Pengantar Manajemen (3 in1) Untuk Mahasiswa dan Umum. Mediatera. Yogyakarta.

Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktek. Bumi Aksara, Jakarta.

Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator, dan Imlepemtasinya. Gava Media, Yogyakarta.

Haris, Ramli. 2008. Manajemen. Fakta Nyata, Jakarta

Hasibuan, Malayu S.P. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hayat, 2017. Manajemen Pelayan Publik. PT.RajaGrafindo Persada. Depok

Irra Chrisyanti. 2011. Pengantar Ilmu Administrasi. Jakarta: PT Prestasi. Pustakaraya.Mulyadi, 2013. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Jakarta: Salemba Empat

Jaja. 2013. Studi Implementasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SIKOHAT) di Provinsi Bengkulu. Tesis. Fakultas ISIPOL Universitas Bengkulu.

Kementerian Agama. 2014. Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 1435 H/ 2014 M. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Jakarta.

Kemeterian Agama RI. 2010. Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Jakarta.

Kepahiang Ekspress, 2018, 7 Maret, CJH Eksodus dibatalkan. Hlm. 4. Bengkulu

Keputusan Gubernur Bengkulu nomor : N.145.B.1 Tahun 2017 Tentang Kuota Haji Provinsi Bengkulu Tahun 1438 H/2017.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara juga telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan Nomor: 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum

Nidjam, Achmad dan Alatief Hanan. 2006. Manajemen Haji. PT Mediacita, Jakarta.

Pasolong, Harbani. 2016. Metode Penelitian Administrasi Publik. Alfabeta, Bandung.

Patilima, Hamid. 2013. Metode penelitian kualitatif. Alfabeta, Bandung.

Radar Bengkulu, 2015. 23 Maret. Tim Haji Prov Telusuri Syarat di Kabupaten/Kota. hlm. 1. Bengkulu

Rakyat Bengkulu. 2014, 22 April. Persoalan Haji, hlm. 3. Bengkulu.

Rakyat Bengkulu. 2015, 17 Maret. Hari ini, Nasib 10 CJH Diduga Eksodus Diputus, hlm. 26. Bengkulu.

Semil, Nurmah. 2018. Pelayanan Prima Instansi Pemerintah : Kajian Kritis pada Sistem Pelayanan Publik di Indonesia. Prenadamedia Grup. Depok

Shobri, Mahyudin. 2012. Mencegah Jamaah Haji Eksodus. http://bengkuluekspres.com/mencegah-jemaah-haji-eksodus diakses 5 Januari  2018.

Siswanto, Bejo. 2005. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional. Jakarta: Bumi Aksara

Situmorang, Viktor M. dan Jusuf Juhir. 1994. Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan. PT. Rineka Cipta. Jakarta  

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung.

Sujamto. 1989. Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia. PT. Sinar Grafika, Jakarta

Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. PT Refika Aditama, Bandung.

Syaukani, Imam. 2011. Kepuasan Jamaah Haji Terhadap Kualitas Penyelanggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jakarta

Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik