This study aims to see and analyze the Implementation of Health Human Resources Standardization in the Type C Hospital of Hope and Prayer in the City of Bengkulu. Qualitative research methods. The informants in this study were taken using the method of using snowball sampling. Implementation of Health Human Resource Standardization in Bengkulu City Hospital is not maximal yet not in accordance with Permenkes Number 56 Year 2014 standards for pharmaceutical personnel. In addition, for midwifery and nursing staff are not in accordance with the Bed Occupancy Ratio (BOR) in Bengkulu City Hospital. Obstacles in the Implementation of Health Human Resources Standardization in Bengkulu City Hospital there is still a lack of health human resources if there are some employees on leave and lack of training given to employees in order to increase their competence. Obstacles in the Implementation of Health Human Resources Standardization in Bengkulu City Hospital there is still a lack of health human resources if there are some employees on leave and lack of training given to employees in order to increase their competence. The output of the implementation of the Human Resource Health Standardization of the Bengkulu City Hospital certainly had an impact and service quality. Suggestions to Bengkulu City Hospital should increase nursing staff, and midwifery and pharmacy.

Keywords: Implementation, Standardization of Health Human Resources, Designing Builds, Implementing policies, Monitoring, evaluating

ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate the implementation of inherent supervision in the service of registering worshipers in Bengkulu Province. Research using qualitative research methods, with this method allows the writer to understand a situation, role events, interactions in groups. Informants in this study were taken by purposive sampling method. The data analysis technique used in this study is descriptive analysis, the stages of data analysis used are data collection, data reduction, data presentation and finally drawing a conclusion. The results showed that the supervision inherent in the pilgrim registration service in Bengkulu Province internally had followed the existing laws and regulations. However, weak inherent supervision was still found in Kepahiang District which opened the opportunity for prospective pilgrims to exodus. Suggestions to the Provincial Government of Bengkulu Province and the Regional Office of the Ministry of Religion of Bengkulu Province to supervise even more closely so that there is no registration of the exodus pilgrims. In addition, the Bengkulu Provincial Government and the Bengkulu Province Ministry of Religion Regional Office can make uniform requirements necessary for the registration of Hajj Pilgrims in Regencies / Cities in Bengkulu Province and should not divide the Hajj quota based on regencies / cities but are integrated into Provincial quota, so that Waiting List or waiting time for the departure of Hajj pilgrims in Regencies / Cities in Bengkulu Province becomes a uniform that can reduce and prevent exodus.

Keywords: Attached Supervision, Exodus Hajj Pilgrims

Latar Belakang Masalah

Perjalanan ibadah haji adalah perjalanan suci yang memerlukan kesiapan fisik  dan mental­­  serta  ilmu pengetahuan, agar setelah pulang ke tanah air dapat menjadi haji dan hajjah yang mabrur, seiring dengan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia khususnya ekonomi masyarakat di Provinsi Bengkulu jumlah calon jemaah haji dari tahun  ke tahun selalu mengalami peningkatan, bahkan jumlah pendaftar jamaah haji setiap tahunnya melampaui kuota yang tersedia.   

Setiap tahunnya Indonesia mengirimkan kurang lebih 194.000 Jamaah Calon Haji reguler ke tanah suci untuk menjalankan ibadah haji, ditambah dengan haji khusus atau non kuota,  pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyediakan 17.000 visa bagi jamaah haji khusus dari Indonesia. Hal lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah walaupun dengan kuota haji terbesar di dunia yaitu berkisar 211.000 Jamaah per tahun (Dirjen PHU Kementerian Agama RI, 2016:31) Jumlah jamaah haji Indonesia dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, sehingga kuota yang disediakan oleh Pemerintah Arab Saudi selalu tidak mencukupi. Kuota adalah jatah yang disediakan oleh Pemerintah Arab Saudi bagi jamaah haji setiap negara yang warganya diperbolehkan menunaikan ibadah haji pada musim haji tertentu.

Ditambah lagi pada tahun 2013 pemerintah Arab Saudi mengeluarkan Kebijakan memotong kuota haji dari negara-negara pengirim jamaah sebesar 20%, sehingga Indonesia hanya diizinkan mengirimkan jamaah haji kurang lebih sebanyak 168.800 orang (Dirjen PHU Kementerian Agama RI, 2016:32), kebijakan itu dibuat karena adanya proses pembangunan dan perluasan areal Masjidil Haram yang diperkirakan selesai kisaran 2017, yang pada akhirnya akan memperpanjang witing list.

Setelah pembangunan dan perluasan areal Masjidil Haram selesai, Tahun 2017 pemerintah Arab Saudi mengembalikan Kuota Haji Indonesia ke posisi semula dan menambahkan kuota Haji sebanyak 10.000 orang. Kuota Haji Indonesia secara keselurahan menjadi 221.000 Orang, yang terdiri dari kuota haji regular sebanyak 204.000 orang dan kuota haji khusus sebanyak 17.000 orang. Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1438/2017, kuota haji regular sejumlah 204.000 orang dibagikan menjadi kuota Provinsi. Provinsi Bengkulu mendapat Kuota Haji Sebanyak 1.641 orang, yang selanjutnya melalui Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor R.165.B1 Tahun 2018 dibagi menjadi kuota Kabupten/Kota

Meningkatnya minat dan animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji, didukung juga dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang membaik paska reformasi, Mendorong meningkatnya pendaftaran haji yang semakin banyak setiap tahunnya, bahkan melampaui kemampuan kuota yang tersedia. Peraturan Menteri Agama  Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Haji Reguler menjelaskan pendaftar haji yang melebihi quota maka akan masuk ke daftar tunggu atau waiting list tahun-tahun berikutnya.

Pemerintah telah merancang regulasi haji berupa mekanisme pelayanan pendaftaran haji sedemikian rupa, pelaksanaan mekanisme pelayanan pendaftaran haji mengikuti konsep urut kacang atau first come first served. Penerapan konsep ini memberikan harapan bahwa pelaksanaan mekanisme pelayanan pendaftaran haji memenuhi unsur keadilan, hal demikian mengingat banyaknya calon haji yang mendaftar sementara alokasi porsi (quota) yang disediakan terbatas.

Pendaftaran Calon Jamaah haji sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Pendaftaran haji dibuka sepanjang tahun dengan menerapkan prinsip first come first served sesuai dengan nomor urut porsi yang telah terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu(SISKOHAT)Kementerian Agama. Tempat pendaftaran untuk calon jamaah haji regular di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai tempat domisili jamaah yang bersangkutan. Pendaftaran haji harus dilakukan sendiri oleh Calon Jamaah Haji yang bersangkutan dan harus sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang selanjutnya akan dilakukan pengambilan foto dan rekam sidik jari oleh petugas haji. Nomor porsi akan diberikan melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu(SISKOHAT) setelah melakukan penyetoran awal dana sebesar Rp. 25.000.000,- Melalui Bank Penerima Setoran (BPS) yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu(SISKOHAT) Kementerian Agama.

Pendaftaran haji dengan memanfaatkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu(SISKOHAT) merupakan Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dikembangkan Kementerian Agama sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan E-Government, yang menyatakan bahwa pemanfaatkan teknologi komunikasi dan  informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu juga ikut mendorong upaya meningkatkan pelayanan dan memudahkan perjalanan ibadah jamaah Haji asal Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2013 mengusulkan agar Provinsi Bengkulu dapat menjadi Embarkasi dan Debarkasi Haji, walaupun belum Menjadi Embarkasi dan Debarkasi Haji Penuh, akhirnya Provinsi Bengkulu menjadi Embarkasi dan Debarkasi Haji Antara dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 142 Tahun 2013 tentang Penetapan Provinsi Bengkulu sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji Antara.

Polekmik calon jamaah haji eksodus terus saja terjadi  pada Tahun 2014 sebanyak 10 orang calon jamaah haji Kabupaten Bengkulu Utara yang terindikasi oksodus diusulkan untuk dibatalkan keberangkatannya, pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara mengeluarkan kebijakan untuk tidak melayani pemeriksaan kesehatan dan vaksin bagi calon jamaah haji tersebut (Rakyat Bengkulu. 2015;26)

Jamaah haji eksodus masih sulit diberantas meski Kementerian Agama terus berupaya mengatasi persoalan tersebut, tahun 2018 sebanyak 13 orang Calon Jamaah Haji eksodus Kabupaten kepahiang dibatalkan karena terbukti bukan penduduk Kabupaten Kepahiang (Kepahiang Ekspress, 2018), Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang merasa ke 13 orang calon jamaah haji eksodus tersebut telah mengurangi jatah kuota untuk masyarakat Kabupaten Kepahiang dan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Jamaah Haji Kabupaten Kepahiang. Selain itu juga melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta persyaratan pendaftaran jamaah calon Haji.  

Menurutnya sebelum E-KTP Bengkulu diterapkan, pencegahan calon jemaah haji dapat dilakukan dengan manambahkan kelengkapan syarat pendaftaran seperti dengan menambahan kartu keluarga, rekening listrik dan pembayaran pajak yang sulit dipalsukan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, juga mengeluarkan kebijakan agar masing-masing Kantor Kemenag Kabupaten/Kota memastikan jamaah yang mendaftar tidak terindikasi eksodus, manambahkan kelengkapan syarat pendaftaran seperti KTP, rekening listrik, PBB dan persyaratan lain yang sulit dipalsukan, sehingga masalah pendaftaran jamaah haji eksodus  tidak berlarut-larut (Radar Bengkulu, 2015).

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang penulis lakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani  masalah pendaftaran jamaah haji eksodus,  diantaranya dengan menambah persyaratan pendaftaran seperti melampirkan fotocopy Kartu Keluarga, rekening listrik, surat rekomendasi dari Kepala Kantor Urusan Agama, hingga Surat rekomendasi dari Pemerintah Daerah melalui Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah.

Namun upaya tersebut masih saja belum maksimal, masih juga terdapat jamaah haji eksodus pada setiap musim penyelenggaraan ibadah haji. Permasalahan ini diduga tidak terlepas dari adanya kelemahan pada Siskohat yang belum dapat disinkronkan dengan data kependudukan (e-KTP), sehingga kelemahan tersebut dimanfaatkan dan menjadi perluang memanipulasi data untuk melakukan pendaftaran haji eksodus. 

Tujuan penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pengawasan melekat dalam pelayanan pendaftaran jamaah di Provinsi Bengkulu.

  Pengawasan Melekat

Sujamto (1989:16), pengawasan melekat yaitu berupa tindakan atau kegiatan atau usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak  buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi. pengawasan melekat dapat dijalankan melalui dua cara, yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan dan melalui sistem yang terdiri dari sejumlah unsur (misalnya ketentuan tentang organisasi dan tata kerja, prosedur kerja, cara pembukuan, pelaporan dan lain-lain), yang secara langsung atau tidak langsung bersifat mengendalikan setiap petugas dalam organisasi yang bersangkutan.

Menurut Situmorang dan Jusuf (1994:111) terdapat empat unsur pengawasan melekat.

1. Struktur Organisasi.

Organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga mampu mengawasi dan mengoperasionalkan volume dan beban kerja operasi-operasi secara layak, kemudian perlu diperoleh dan ditempatkan pegawai-pegawai yang memenuhi syarat yang secara jelas ditetapkan dahulu tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.

Menurut Siswanto (2005:85) struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam yang dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja. Menurut Hasibuan (2010:128) struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi kedudukan, dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi.

Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan diantara fungsi, bagian atau posisi maupun orang-orang yang menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Kerangka kerja organisasi tersebut disebut sebagai desain organisasi (organizational design) dan bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi (organizational structure).

• Kebijaksanaan pelaksanaan.

Kebijaksanaan pelaksanaan adalah pola perilaku yang telah ditentukan lebih dahulu, yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan. Kebijaksanaan merupakan pernyataan  niat manajemen untuk bertindak dengan cara-dara tertentu dalam keadaan tertentu pula. Kebijaksanaan dapat dirumuskan dalam setiap peraturan yang mengharuskan membimbing atau melakukan pembatasan pada tindakan.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan/kepemimpinan dan cara bertindak (Balai Pustaka, 2007). Edi Suharto, (2008) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang

• Prosedur kerja.

Prosedur kerja adalah metode-metode ynang dipakai untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditentukan. Prosedur kerja disususn untuk memberikan petunjuk yang jelas tentang langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan.  Mulyadi (2013:5) prosedur adalah Suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Menurut Irra (2011:143) prosedur adalah Tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir. Sedangkan menurut Zaki (2009:30) prosedur adalah suatu urutanurutan pekerjaan klerikal (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, untuk menjamin perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi.

• Pencatatan dan Pelaporan.

 Pencatatan adalah metode pengendalian finansial yang terpenting terhadap kegiatan dan sumberdaya. Pencatatan disesuaikan dengan penugasan tanggung jawab mengenai masing-masing kegiatan. Pencatatan juga merupakan landasan bagi pelaporan dan sarana bagi penilaian kegiatan. Untuk memperoleh kejelasan, maka pencatatan hasil kerja dan pelaporan perlu berdasarkan fakta, melalui prosedur kerja yang telah ditentukan, tepat waktu dan teratur, meliputi tahapan dan waktu yang telah ditentukan

Pencatatan dan pelaporan adalah indikator keberhasilan suatu kegiatan. Tanpa ada pencatatan dan pelaporan, kegiatan atau program apapun yang dilaksanakan tidak akan terlihat wujudnya. Output dari pencatatan dan pelaporan ini adalah sebuah data dan informasi yang berharga dan bernilai bila menggunakan metode yang tepat dan benar. Jadi, data dan informasi merupakan sebuah unsur terpenting dalam sebuah organisasi, karena data dan informasilah yang berbicara tentang keberhasilan atau perkembangan organisasi tersebut.

Jenis Penelitian

Metode kualitatif memungkinkan peneliti memahami onjek yang diteliti secara personal dan memandang dunianya sebagaimana mereka sendiri mengungkapkan pandangan dunianya.  Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan pengawasan melekat dalam pelayanan pendaftaran jamaah di provinsi Bengkulu sebagai upaya pencegahan masuknya jamaah haji eksodus, maka penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu jenis penelitian Kualitatif dengan  melakukan penelitian yang terinci tentang seseorang atau unit sosial selama kurunwaktu tertentu. Sebagai mana pendapat Pasolong (2016:75) yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetil. Objek yang diteliti terdiri dari suatu kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif, melalui teknik ini digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis diskriptif dengan berpedoman pada kategori-kategori yang sesuai, sehingga tahapan analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data dan terakhir menarik sebuah kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pengawasan melekat dalam pelayanan pendaftaran jamaah di Provinsi Bengkulu secara internal sudah mengikuti undang-undang dan peraturan yang ada. Namun masih ditemukan pengawasan melekat yang lemah di Kabupaten Kepahiang yang membuka peluang untuk masuknya calon jamaah haji eksodus.

Pengawasan melekat dilihat dari struktur organisasi dalam Pelayanan Pendaftaran Jamaah Haji di Provinsi Bengkulu tidak sama disetiap kabupaten/kota masing-masing. Dari Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu pengawasan melekat dari struktur organisasi yang melibatkan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepahiang tidak ketat dan bisa menjadi peluang untuk jamaah haji eksodus dan menimbulkan terjadinya masalah di kemudian hari.

Pengawasan melekat dilihat dari kebijakan pelaksanaan dalam Pelayanan Pendaftaran Jamaah Haji di Provinsi Bengkulu diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing. Namun di Kabupaten Kepahiang tidak membuat Kebijakan untuk mencegah agar calon jamaah haji di luar Kabupaten tidak dapat mendaftar di Kabupaten Kepahiang.

Pengawasan melekat dilihat dari prosedur pelaksanaan dalam Pelayanan Pendaftaran Jamaah Haji di Provinsi Bengkulu diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing. Namun di Kabupaten Kepahiang tidak membuat Kebijakan untuk mencegah agar calon jamaah haji di luar Kabupaten tidak dapat mendaftar di Kabupaten Kepahiang.

Pengawasan melekat dilihat dari pencatatan dan palaporan dalam Pelayanan Pendaftaran Jamaah Haji di Provinsi Bengkulu sudah menggunakan sistem komputerisasi melalui Aplikasi Online SISKOHAT dan sudah memiliki dokumen dalam bentuk Hardcopy yang terarsip secara rapi.

Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu sebaiknya tidak membagi koata Jamaah Haji berdasarkan kabupaten/kota tetapi disatukan menjadi koata Provinsi, sehingga Waiting List atau waktu tunggu keberangkatan Jamaah Haji di Kabupaten/ Kota se Provinsi Bengkulu menjadi seragam yang dapat mengurangin dan mencegah terjadi eksodus

Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu untuk mengawasi lebih ketat lagi agar tidak terjadi pendaftaran Jamaah Haji eksodus. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dapat menyeragamkan syarat-syarat yang diperlukan dalam pendaftaran Jamaah Haji di Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu dan dapat menyatukan pendaftar jamaah haji di Provinsi Bengkulu dan tidak dibagi berdasarkan Kabupaten Kota, sehingga waktu keberangkatan Jamaah Haji di Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu dapat sama, agar tidak terjadi eksodus.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Nur Hasan (dalam hardiyansyah, 2011) menemukan bahwa bahwa penyelenggaraan ibadah haji Indonesia akan berjalan dengan baik apabila dikelola oleh sebuah lembaga yang kuat dan diusung dengan kualitas sumber daya manusia yang handal, jujur, amanah, bertanggungjawab dan professional serta berorientasi pada pemberian pelayanan yang prima dan perlindungan kepada jemaah haji. Berdasarkan perhitungan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji dan kualitas pelayanan berpengaruh dan berperan besar Terhadap kinerja penyelenggara ibadah haji khusus di Indonesia.

Sementara itu, Jaja (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa Implementasi SISKOHAT yang ditinjau dari komponen fisiknya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan organisasi terutama pada aspek Brainware, Hardware dan Software. Terkait persepsi jamaah calon haji terhadap pelayanan SISKOHAT terlihat bahwa persepsi negatif jamaah calon haji disebabkan oleh ketidak sempurnaan Implementasi SISKOHAT di Provinsi Bengkulu. Kerusakan pada komponen hardware serta belum adanya kemudahan dalam pelayanan juga disebabkan peran software SISKOHAT yang belum maksimal.

Dalam menerapkan fungsi pengawasan, pimpinan memegang peranan yang sangat penting karena pimpinan merupakan pemeran utama dan pemegang kendali sebuah organisasi, seorang pemimpin yang melaksanakan pengawasan disebut pengawas karena tugasnya mengawasi dan bertanggungjawab atas berlangsungnya sebuah program. Seperti pendapat Moekijat (1990:9) “pengawas” adalah seseorang dalam suatu organisasi yang bertanggungjawab atas pekerjaan oranglain.

Teori pengawasan menurut Prajudi Atosudirjo yang dikutip oleh Hamzah Yaqub (1984:110) mengatakan bahwa pengawasan itu terjadi atas segala aktifitas dan tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat dan sedang dilakukan atau dengan kata lain, pengawasan adalah keseluruhan daripada aktifitas dan tindakan-tindakan (measurnes dan metrelegen) kita untuk menjamin atau membuat supaya semua pelaksanaan berlangsung serta berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan, diputuskan dan diakomodasikan”

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Desiana (2013;179) menjelaskan melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisian. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan pekerjaan sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang telah terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Pengawasan ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya revisi atau perubahan terhadap setiap program yang akan dilaksanakan, terhadap masing-masing seksi dengan mengacu pada rencana strategis Kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, ini dirancang untuk mengantisipasi jika ada penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan perlunya koreksi sebelum suatu tahap kegiatan tersebut dilakukan atau diselesaikan sehingga dalam hal ini diperlukan komunikasi yang intensif.

Pendaftaran Jemaah haji dibuka sepanjang tahun dengan menerapkan prinsip memberikan nomor porsi sesuai dengan nomor urut pendaftran (fist come first served. Tempat pendaftaran untuk calon jamaah haji reguler di kantor kementerian Agama kabupaten/Kota tempat domisili yang bersangkutan. Sedangkan nomor porsi akan diberikan melalui Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji terpadu (SISKOHAT) setelah melakukan penyetoran awal dana sebesar Rp. 25.000.000,- melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH yang tersambung  secara online dengan Siskohat. (Dirjen PHU Kementerian Agama RI, 2016:31).

Setelah setoran awal ditransfer ke rekening Menteri Agama, kemudian BPS BPIH mencetak bukti setoran awal dan aplikasi setoran awal yang telah mencantumkan nomor validasi. Setelah itu jemaah haji mendatangi Kankemenag Kabupaten/Kota dengan membawa seluruh persyaratan untuk mendaftar haji, paling lambat 5 (Lima) hari kerja setelah transfer dilakukan. Petugas Kantor Kemenag Kabupaten/Kota menginput Nomor Validasi, memverifikasi syarat pendaftaran, mengambil foto dan sidik jari calon jamaah haji. Setelah proses tersebut dilakukan petugas mencetak Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) yang mencantumkan nomor porsi sebagai daftar dalam pelayanan keberangkatan jamaah haji reguler. Setelah Calon Jamaah Haji mendapatkan bukti SPPH, jamaah kembali ke rumah untuk menunggu waktu pelunasan sesuai dengan antrian yang ditetapkan

Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan pengawasan melekat dalam pelayanan pendaftaran jamaah di Provinsi Bengkulu secara internal sudah mengikuti undang-undang dan peraturan yang ada. Namun masih ditemukan pengawasan melekat yang lemah di Kabupaten Kepahiang yang membuka peluang untuk masuknya calon jamaah haji eksodus.

1. Pengawasan melekat dilihat dari struktur organisasi dalam Pelayanan Pendaftaran Jamaah Haji di Provinsi Bengkulu tidak sama disetiap kabupaten/kota masing-masing. Dari Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu pengawasan melekat dari struktur organisasi yang melibatkan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepahiang tidak ketat dan bisa menjadi peluang untuk jamaah haji eksedus dan menimbulkan terjadinya masalah di kemudian hari.
2. Pengawasan melekat dilihat dari kebijakan pelaksanaan dalam Pelayanan Pendaftaran Jamaah Haji di Provinsi Bengkulu diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing. Namun di Kabupaten Kepahiang tidak membuat Kebijakan untuk mencegah agar calon jamaah haji di luar Kabupaten tidak dapat mendaftar di Kabupaten Kepahiang.
3. Pengawasan melekat dilihat dari prosedur pelaksanaan dalam Pelayanan Pendaftaran Jamaah Haji di Provinsi Bengkulu diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing. Namun di Kabupaten Kepahiang tidak membuat Kebijakan untuk mencegah agar calon jamaah haji di luar Kabupaten tidak dapat mendaftar di Kabupaten Kepahiang.
4. Pengawasan melekat dilihat dari pencatatan dan palaporan dalam Pelayanan Pendaftaran Jamaah Haji di Provinsi Bengkulu sudah menggunakan sistem komputerisasi SISKOHAT dan sudah memiliki dokumen dalam bentuk Hardcopy yang terarsip secara rapi.

Berdasarkan temuan penelitian, maka perlu disarankan, sebagai berikut: Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu untuk mengawasi lebih ketat lagi agar tidak terjadi pendaftaran Jamaah Haji eksodus. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dapat menyeragamkan syarat-syarat yng diperlukan dalam pendaftaran Jamaah Haji di Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu dan sebaiknya tidak membagi kuota Jamaah Haji berdasarkan kabupaten/kota tetapi disatukan menjadi koata Provinsi, sehingga Waiting List atau waktu tunggu keberangkatan Jamaah Haji di Kabupaten/ Kota se Provinsi Bengkulu menjadi seragam yang dapat mengurangin dan mencegah terjadi eksodus.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Kharisma Putra Utama, Jakarta

Alwi, Hasan. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta.

Bengkulu Ekspres. 2014, 22 April. Persoalan Haji, hlm. 3. Bengkulu.

Departemen Agama RI. 2008. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji (Pendaftaran, Dokumen, Akomodasi, dan Perjalanan Haji. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Jakarta.

Dirjen PHU Kementerin Agama RI. 2016. Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.  Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri.  Jakarta

Edi Suharto. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Bandung: Alfabeta

Feriyanto, Andri dan Shyta, Endang Triana. 2015. Pengantar Manajemen (3 in1) Untuk Mahasiswa dan Umum. Mediatera. Yogyakarta.

Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktek. Bumi Aksara, Jakarta.

Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator, dan Imlepemtasinya. Gava Media, Yogyakarta.

Haris, Ramli. 2008. Manajemen. Fakta Nyata, Jakarta

Hasibuan, Malayu S.P. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hayat, 2017. Manajemen Pelayan Publik. PT.RajaGrafindo Persada. Depok

Irra Chrisyanti. 2011. Pengantar Ilmu Administrasi. Jakarta: PT Prestasi. Pustakaraya.Mulyadi, 2013. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Jakarta: Salemba Empat

Jaja. 2013. Studi Implementasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SIKOHAT) di Provinsi Bengkulu. Tesis. Fakultas ISIPOL Universitas Bengkulu.

Kementerian Agama. 2014. Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 1435 H/ 2014 M. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Jakarta.

Kemeterian Agama RI. 2010. Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Jakarta.

Kepahiang Ekspress, 2018, 7 Maret, CJH Eksodus dibatalkan. Hlm. 4. Bengkulu

Keputusan Gubernur Bengkulu nomor : N.145.B.1 Tahun 2017 Tentang Kuota Haji Provinsi Bengkulu Tahun 1438 H/2017.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara juga telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan Nomor: 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum

Nidjam, Achmad dan Alatief Hanan. 2006. Manajemen Haji. PT Mediacita, Jakarta.

Pasolong, Harbani. 2016. Metode Penelitian Administrasi Publik. Alfabeta, Bandung.

Patilima, Hamid. 2013. Metode penelitian kualitatif. Alfabeta, Bandung.

Radar Bengkulu, 2015. 23 Maret. Tim Haji Prov Telusuri Syarat di Kabupaten/Kota. hlm. 1. Bengkulu

Rakyat Bengkulu. 2014, 22 April. Persoalan Haji, hlm. 3. Bengkulu.

Rakyat Bengkulu. 2015, 17 Maret. Hari ini, Nasib 10 CJH Diduga Eksodus Diputus, hlm. 26. Bengkulu.

Semil, Nurmah. 2018. Pelayanan Prima Instansi Pemerintah : Kajian Kritis pada Sistem Pelayanan Publik di Indonesia. Prenadamedia Grup. Depok

Shobri, Mahyudin. 2012. Mencegah Jamaah Haji Eksodus. http://bengkuluekspres.com/mencegah-jemaah-haji-eksodus diakses 5 Januari  2018.

Siswanto, Bejo. 2005. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional. Jakarta: Bumi Aksara

Situmorang, Viktor M. dan Jusuf Juhir. 1994. Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan. PT. Rineka Cipta. Jakarta  

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung.

Sujamto. 1989. Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia. PT. Sinar Grafika, Jakarta

Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. PT Refika Aditama, Bandung.

Syaukani, Imam. 2011. Kepuasan Jamaah Haji Terhadap Kualitas Penyelanggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jakarta

Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

The Effect Of Green Knowledge On Green Purchase Intention With Green Attitude As Mediation Variables

Abstract. This study aimeds to examine the effect of Green Knowledge on Green Purchase Intention, the influence of Green Knowledge on Green Attitude, and the effect of Green Attitude on Green Purchase Intention of Consumer Green Body Shop Products in Bencoolen Mall Bengkulu City and to determine the effect of Green Knowledge on Green Purchase Intention for Consumer Products Green Body Shop at Bencoolen Mall Bengkulu City Mediated by Green Attitude. Research uses survey design. The samples taken were consumers of the Green Product Body Shop in Bencoolen Mall Bengkulu City 182 people. Data analysis using multiple linear regression tests. The results of the study indicate that Green Knowledge has a positive influence on the Green Purchase Intention variable. Green Knowledge has a positive influence on the Green Attitude variable. Green Knowledge directly influences Green Attitude as well as the direct and indirect influence of Green Knowledge on Green Purchase Intention mediated by Green Attitude. Advice to consumers should further increase their knowledge of green products, especially about the recycling of green products. Producers continue to improve their products, so that consumer satisfaction can be increased and producers can issue other green products, in order to increase consumer interest in the use of this product.

Keywords:Green Knowledge, Green Purchase Intention, Green Knowledge to  Green Attitude

 Pendaduluan

Era globalisasi ini ditandai dengan adanya persaingan bebas dan perdagangan bebas, sehingga masyarakat mulai menjalankan pola hidup sehat dengan produk hijau yang dinilai tidak membahayakan. Salah satunya produk hijau tersebut adalah produk body shop.Green advertising digunakan sebagai media untuk mempromosikan produk yang ramah lingkungan. Green advertising mencakup karakteristik dan fitur produk, proses pembuatan produk, serta kebijakan (Chen & Chai, 2010).

Konsumen yang peduli dan memiliki pengetahuan tentang isu-isu lingkungan umumnya  membeli produk yang ramah lingkungan.Tingginya tingkat kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan serta kesadaran konsumen terhadap produk yang ramah lingkungan mendorong konsumen untuk membeli produk yang ramah lingkungan. Konsumen bahkan bersedia membayar lebih mahal untuk membeli produk yang ramah lingkungan.Hal ini karena konsumen beranggapan bahwa mengonsumsi produk ramah lingkungan dapat membantu mengurangi kerusakan lingkungan. Di lain sisi, suatu perusahaan yang sukses dengan produk yang sangat diminati konsumen, harus dapat mempertahankan keberhasilan sistem pemasarannya dan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan (Laroche, Bergeron, & Babaro, 2001).

Produk hijau adalah suatu produk berwawasan lingkungan yang dibuat oleh pemasar agar ramah terhadap kesehatan dan lingkungan. Suatu produk yang dirancang dan diproses dengan suatu cara untuk mengurangi efek-efek yang dapat mencemari lingkungan, baik dalam produksi, pendistribusian dan pengkonsumsiannya. Pemasaran produk hijau memainkan peran penting untuk mempengaruhi perilaku pembelian konsumen agar membeli produk ramah lingkungan, sehingga mampu mengurangi dampak negatif dari produk-produk sintetis yang berbahaya terhadap lingkungan.  Chen (2009:307) mengatakan bahwa isu permasalahan lingkungan dan pola konsumsi konsumen mulai dilirik pelaku usaha, hal ini ditunjukkan pada perubahan pola pendekatan bisnis yang mulai mengarahkan usaha dengan pendekatan aktivitas bisnis berbasis kelestarian lingkungan.

Saat ini, pengetahuan konsumen mengenai produk ramah lingkungan memiliki pengaruh pada sikap dan perilaku konsumen untuk menggunakan produk-produk ramah lingkungan.Pengetahuan konsumen mengenai produk-produk hijau tersebut terutama terkait dengan peraturan mengenai pelestarian lingkungan, manfaat produk ramah lingkungan bagi kesehatan dan aspek-aspek lainnya. Pengetahuan yang tinggi mengenai pelestarian lingkungan dan produk hijau tersebut mendorong konsumen untuk terus menggunakan produk ramah lingkungan.

Yeoh dan Paladino (2008) menyatakan ada hubungan pengetahuan dengaan perilaku pembelian yang dimediasi oleh sikap konsumen.Artinya ada efek  mediasi dari sikap terhadap hubungan antara pengetahuan lingkungan dengan pembelian produk hijau. Lebih lanjut menurut Aman, Harun & Hussein, et.al (2012) yang menjelaskan bahwa sikap konsumen dalam membeli produk hijau dapatt dimediasi oleh produk hijau.

Hasil penelitian D’souza, Taghian, Lamb, & Peretiatkos, (2006) telah menemukan bahwa pengetahuan dan sikap konsumen dapat mempengaruhi konsumen dalam menggunakan prouk yang ramah lingkungan. Sementara itu, penelitian Nguyen dan Du (2010), menjelaskan bahwa green knowledge berpengaruh terhadap green attitude dan green purchase intention. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Chekima dan Wafa (2015) telah mengidentifikasi faktor keputusan konsumen membeli produk ramah lingkungan adalah faktor pengetahuan mengenai produk ramah lingkungan dan perilaku hijau.

Produk-produk body shop di Bengkulu dengan konsep green product relatif belum banyak diketahui oleh konsumen. Hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan mengenai green product konsumen di Bengkulu masih rendah. Masyarakat konsumen  di Bengkulu masih  memilih produk-produk yang ada di pasaran  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk unduk kebutuhan produk body shop. Selain itu, animo  masyarakat mengenai  produk-produk green dinilai masih mahal dan merupakan produk yang dipasarkan secara khusus, sehingga selain sulit ditemukan di pasaran. Hal ini senada dengan pendapat Suwarman, (2012) yang menyatakan bahwa biasanya produk green memiliki harga premium. Produk-produk  green product  adalah produk ramah lingkungan dengan saluran distribusi khusus.

Hasil  wawancara  dengan Ibu HS  konsumen  yang  membeli  produk hijau di di Kota Bengkulu, mengatakan sudah lama menggunakan produk body shop,  dikarenakan produk  walaupun  harga  yang ditawarkan tinggi tetapi produk tersebut ramah terhadap lingkungan. Sementara iu, hasil wawancara dengan Ibu YI  mengatakan bahwa sudah menggunakan produk Body shop, selain berkualitas produk ini ramah dengan lingkungan. Informasi mengenai produk  Body shop ini dapat dari rekannya yang menggunakan produk yang sama, sehingga berdasarkan informasi yang diperoleh tentang produk body shop, maka tertarik juga untuk menggunakan produk body shop ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam penelitian ini diteliti tentang Pengaruh Green Knowledge terhadap Green Purchase Intention dengan Green Attitude sebagai Variabel Mediasi (Studi pada Konsumen Produk Green Body Shop di Bencoolen Mall Kota Bengkulu).

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada Pengaruh Green Knowledge terhadap Green Purchase Intention Konsumen Produk Green Body shop di Bencoolen Mall Kota Bengkulu?
2. Pengaruh Green Knowledge terhadap Green Attitude Konsumen Produk Green Body shop di Bencoolen Mall Kota Bengkulu?
3. Pengaruh Green Attitude terhadap Green Purchase Intention Konsumen Produk Green Body shop di Bencoolen Mall Kota Bengkulu?
4. Pengaruh Green Knowledge terhadap Green Purchase Intention Konsumen Produk Green Body shop di Bencoolen Mall Dimediasi Green Attitude?

 Tinjauan Pustaka

 Green Purchase Intention

Ajzen (2005) menjelaskan bahwa intensi sebagai suatu indikasi dari kesiapan  seseorang untuk menunjukkan perilaku yang merupakan antesenden dari sebuah perilaku. Selanjutnya, Schiffman dan Kanuk (2008) mengatakan intensi sebagai hal yang berkaitan dengan kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau berperilaku.

Sementara itu, Enge, Roger, Black, & Paul (1995)  menegaskan melalui  pemaparannya bahwa sikap, sejalan dengan intensi, yang  mana  merupakan  prediktor  yang baik atas perilaku di masa akan datang. Sedangkan pendapat Soderlund dan Ohman (2003) bahwa intensi  merupakan  unit dasar  dalam  jaringan  rencana  yang  akan muncul ketika individu melakukan aktivitas kognitif yang berorientasi ke masa depan, seperti perencanaan, angan–angan, dan simulasi mental. Intensi dibuat berkaitan dengan tindakan yang akan dilakukan. Lebih lanjut Assael (2002) juga menyatakan bahwa intensi membeli merupakan tahap terakhir dari rangkaian proses keputusan pembelian konsumen. Proses ini dimulai dari munculnya kebutuhan akan suatu produk atau merek (need arousal), dilanjutkan dengan pemrosesan informasi oleh konsumen (consumer information processing). Selanjutnya konsumen akan mengevaluasi produk atau merek tersebut. Hasil evaluasi ini yang akhirnya memunculkan niat atau intensi untuk membeli, sebelum akhirnya konsumen benar-benar melakukan pembelian. Sedangkan Soderlund dan Ohman (2003) menyatakan bahwa  intensi  merupakan unit dasar dalam jaringan rencana yang akan muncul ketika individu melakukan aktivitas kognitif yang berorientasi ke masa depan, seperti perencanaan, berangan-angan, perenungan, simulasi mental. Intensi dibuat berkaitan dengan tindakan yang akan dilakukan.

.Green Marketing

Haryadi (2009) menjelaskan bahwa pemasaran produk hijau merupakan bertujuan untuk memfasilitasi perubahan yang memberikan kepuasan organisasi dan tujuan individual dalam melakukan pemeliharaan, perlindungan, dan konservasi pada lingkungan fisik. Haryadi (2009) mengatakan bahwa perusahaan akan memperoleh solusi pada tantangan lingkungan melalui strategi marketing, produk, dan pelayanan agar dapat tetap kompetitif. Hal ini termasuk teknologi baru untuk menangani limbah dan  polusi udara, standarisasi produk untuk menjamin produk yang ramah lingkungan, menyediakan produk yang alami, orientasi produk lewat konservasi sumber daya dan yang lebih memperhatikan kesehatan, ini tentunya melibatkan peran serta perusahaan dalam memahami kebutuhan masyarakat dan sebagai kesempatan perusahaan untuk mencapai keunggulan dalam industri.

Green Product

Junaedi (2005) menjelaskan bahwa produk  hijau adalah produk yang tidak  berbahaya bagi manusia dan lingkungannya, tidak boros sumber daya, tidak menghasilkan sampah berlebihan, dan tidak melibatkan kekejaman pada binatang.  Green product harus mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan dalam siklus hidup produk sehingga dapat meminimalkan dampak negatif terhadap alam. Upaya minimalisasi tersebut  untuk mendorong semua pihak agar berperan dalam pengembangan teknologi menuju produk ramah lingkungan. Pada sektor produksi, berbagai macam cara dapat dilakukan guna menghasilkan suatu produk yang ramah lingkungan yaitu salah satunyadengan menggunakan konsep green product yang berkelanjutan.

Produk hijau  merupakan upaya untuk meminimalkan limbah ketika proses produksi di samping memaksimalkan produk yang dibuat sekaligus memenuhi syarat ramah lingkungan. Green product mempunyai kualitas produk yang  tahan  lama dalam artian tidak mudah rusak, tidak mengandung racun, dibuat dari bahan yang dapat di daur ulang dan memiliki packaging yang minimalis. Kualitas  produk  seperti diatas masih menggunakan energi atau sumber  daya yang menghasilkan emisi saat proses pembuatan maka dari itu, green product adalah dimana suatu produk memberikan dampak yang sekecil terhadap lingkungan.

Konsumen akan membayar lebih untuk green product. Harga yang lebih mahal dari harga rata-rata yang telah ditentukan hanya dapat di jual dengan menambahkan value pada produk. Banyak orang berpikir bahwa keefektivitasan green product akan berkurang dari produk biasa. Jaminan dari kualitas produk merupakan hal yang mendasar dan harus dikomunikasikan secara meyakinkan. Kualitas dinilai dari beberapa fitur termasuk performance, tampilan, perasaan, kenyamanan  dan  ketahanan dari suatu produk. Konsep yang sangat penting dalam sebuah green product adalah meminimalisasi kekecewaan konsumen sehingga membuat konsumen mencoba dan membeli green product. Konsumen biasanya merasa bahwa banyak atribut membuat sebuah produk menjadi baik.

 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Pengaruh Green Knowledge terhadap Green Purchase Intention

Laroche dkk (2001) menyatakan bahwa konsumen yang memiliki pengetahuan organik percaya itu dengan mengkonsumsi makanan organik, mereka  akan dapatkan manfaat yang lebih baik sehingga konsumen akan memiliki niat untuk membeli produk organik di pasar. Penelitian sebelumnya oleh Putri dan Suparna (2014) juga menyatakan bahwa variabel demografi, salah satunya berisi pengetahuan konsumen tentang lingkungan memiliki pengaruh yang kuat pada niat pembelian.Konsumen yang memiliki pengetahuan luas tentang masalah lingkungan terbukti memiliki niat tinggi untuk membeli produk hijau.

 Pengaruh Green Knowledge terhadap Green Attitude

Jayanti dkk (2013) menyatakan itu sikap yang dianut oleh konsumen saat ini  adalah hasil  dari  pengalaman  konsumen sebelumnya dan pengetahuan. Studi menunjukkan bahwa jika seseorang memiliki pengetahuan tentangnya lingkungan,  maka pengetahuan ini akan membangun sikap positif mereka. Ini juga didukung oleh temuan Noor, Muhammad, Kassim, Jamil, Mat, & Salleh, H.S, (2012) yang menyatakan bahwa konsumen yang memiliki pengetahuan lingkungan yang tinggi akan memiliki sikap yang lebih positif terhadap lingkungan.

Pengaruh Green Attitude terhadap Green Purchase Intention

Sikap  memiliki korelasi positif terhadap pembelian produk hijau. Fakta ini didukung dalam temuan oleh Chen (2009) yang menyatakan bahwa sikap yang  tidak menguntungkan terhadap lingkungan lebih, maka konsumen cenderung membeli produk yang ramah lingkungan. Seorang konsumen dengan sikap yang baik terhadap produk yang ramah lingkungan lebih cenderung membeli produk hijau. Aman, Harun, & Hussein, (2012) juga menyatakan bahwa dia mempertimbangkan jika konsumen memiliki sikap yang akan ditimbulkannya kesadaran ekologi produk hijau. Mereka akan membeli produk ini dan bahkan siap untuk membayar biaya yang lebih tinggi untuk manfaat yang dirasakan.

Pengaruh Green Knowledge terhadap Green Purchase IntentionDimediasi Green Attitude

Yeoh dan Paladino (2008) yang menyatakan bahwa sikap sebagian memediasi hubungan antara pengetahuan lingkungan dengan produk hijau perilaku  pembelian,  artinya  sikap terhadap hubungan antara masalah lingkungan dengan sikap pembelian produk hijau.Aman, Harun, & Hussein, (2012) menyatakan bahwa sikap akan mempengaruhi atau memediasi niat konsumen untuk membeli produk hijau oleh memiliki pengetahuan lingkungan. Noor dkk (2012) menyatakan bahwa lebih luas pengetahuan dapat mengubah sikap seseorang. Mereka menemukan bahwa pengaruh dari sikap tersebut terhadap  lingkungan  diperoleh  lebih  kuat untuk konsumen dengan tingkat tinggi pengetahuan lingkungan dari konsumen dengan tingkat pengetahuan lingkungan yang rendah.

Implikasi Strategis

Berdasarakan tujuan dan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat dikemukakan beberapa implikasi strategis sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaruh pengetahuan konsumen (Green Knowledge) terhadap produk ramah lingkungan (Green Product) adalah positif dan signifikan, maka manajemen pengelolaan pengetahuan konsumen akan produk ramah lingkungan perlu ditingkatkan. Pengelolaan pengetahun konsumen akan diperkirakan akan dapat meningkatkan niat beli konsumen atas produk ramah lingkungan.
2. Temuan penelitian membuktikan bahwa variabel Green Knowledge memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Green Attitude.  Hasil ini mengindikasikan bahwa pengelolaan pengetahuan konsumen atas produk hijau akan dapat meningkatkan perilaku konsumen atas produk hijua. Oleh karena itu, untuk mendorong perilaku konsumen yang lebih baik atas produk ramah lingkunan maka manajemen perusahaan yang memproduksi produk ramah lingkungan dituntut untuk melakukan edukasi yang lebih baik atas pengetahun produk ramah lingkungan pada konsumennya.
3. Dari sisi pengaruh variabel Green Attitude trhadap variabel Green Purchase Intention  ditemukan hasil bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hasil ini memberikan pemahaman bahwa pengelolaan sikap kosumen juga dapat meningkatkan niat beli konsumen atas produk ramah lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan sikap konsumen perlu dilakukan secara lebih terorganisasi oleh manajemen perusahaan yang memproduksi produk ramah lingkunga.
4. Peran variabel Green Attitude sebagai variabel mediasi atas pengaruh variabel Green Knowledge terhadap Green Purchase Intention ditemukan memiliki peran secara partial (partial mediation). Hal ini memperlihatkan bahwa variabel Green Attitude mampu meningkatkan perilaku niat membeli konsumen atas produk ramah lingkungan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan niat membeli kosumen atas produk ramah lingkungan dapat dilakukan melalui pengelolaan pengetahuan produk dan sikap konsumen akan produk ramah lingkungan secara bersama. Untuk itu, pihak manajemen perusahaan yang menjalankan bisnis dalam bidang produk ramah linkungan perlu memperhatikan kedua varaibel tersebut secara bersamaan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah diuji dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Green Knowledge memiliki pengaruh positif dan signifikan  terhadap variabel Green Purchase Intention.  Hal ini memiliki makna bahwa bila variabel Green Knowledge ditingkatkan, maka Green Purchase Intention juga akan meningkat searah dengan peningkatan Green Knowledge.
2. Green Knowledge memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Green Attitude. Hal ini memiliki makna bahwa bila variabel Green Konwledge meningkat, maka Green Attitude juga akan meningkat searah dengan peningkatan Green Knowledge tersebut.
3. Green Attitude memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Green Purchase Intention. Hal ini memiliki makna bahwa bila variabel Green Attitude ditingkatkan, maka Green Purchase Intention juga akan meningkat searah dengan peningkatan Green Attitude.
4. Peran variabel Green Attitude sebagai variabel mediasi atas pengaruh variabel Green Knowledge terhadap variabel Green Purchase Intention memiliki peran mediasi secara parsial. Hal ini mengadung makna bahwa keberadaan variabel Green Attitude mampu meningkatkan nilai pengaruh variabel Green Knowledge terhadap variabel Green Purchase Intention.

Saran

Selaras dengan hasil penelitian dapat dikemukakan saran, yakni pengelolaan sikap konsumen atas produk ramah lingkungan perlu dikelola secara baik. Disisi lain, pengelolaan pengetahuan konsumen atas produk ramah lingkungan juga perlu dikelola secara baik. Pengelolaan atas kedua aspek tersebut akan mampu meningkatkan niat membeli konsumen atas produk ramah lingkungan.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. 2005. Attitudes, Personality, And Behavior. New York: Open. University Press.

Aman, A. H. L., Harun, A., & Hussein, Z.. 2012. The Influence Of Environmental Knowledge And Concern On Green Purchase Intention The Role Of Attitude As A Mediating Variabel. British Journal Of Arts And Social Sciences, 7 (2), 145-167.

 

Anoraga, Pandji. 2000. Manajemen Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta

Arikunto, Suharsimi. 2010. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Aris Y.C.Lam, Mei Mei Lau, Ronnie Cheung. 2016. Measuring Service Quality in the Banking Industry: A Hong Kong Based Study.

Assael, H. 2002. Consumer Behavior And Marketing Action. Fourth Edition. Boston: Pws-Kent Publishing Company.

Bofinger, Baresel, Andreas. 2011. Role Of ‘Green Knowledge’ In The Environmental Transformation Of The Supply Chain: The Case Of Greek Manufacturing. Int. J. Knowledge-Based Development, Vol. 2, No. 1.

Chan, R.Y.K. 2004. Consumer Responses To Environmental Advertising In China. Marketing Intelligence & Planning, 22. (4), 427-437.

 

Chekima, B.  & Wafa, S.A.W.S.K.  2015. Determinant factors of consumers’ green purchase intention: The moderating role of environmental advertising.  Asian Social Science, 11(10):318-329.  doi:10.5539/ass.v11n10p318.

 

Chen, T.B., & Chai, L.T. 2010. Attitde Towards Environment And Green Products: Consumers Perspective. Management Science And Engineering, 4 (2), 27-39.

 

Chen, Y.S. 2009. The Driver Of Green Innovation And Green Image –Green Core Competence. Journal Business Ethics. 81 (3), 531–543.

D’souza, C., Taghian, M., Lamb, P. & Peretiatkos, R. (2006). Green Products And Corporate Strategy: An Empirical Investigation. Society And Business Review, 1(2). 144-157.

Dagher, Grace K., dan Omar Itani., 2012. The impact of Environmental Concern and Attitude on Green Purchase Behavior: Gender as The Moderator. Contemporary Management Research, Vol. 11 No. 2, hal.179-206.

 

Dahlstrom, Robert. 2011. Green Marketing Management. Mason: South-Western Cengage Learning.

Engel. James. F. Roger. D.Black Well And Paul.W. Miniard, 1995.Perilaku.Konsumen. Jakarta. Bina Rupa Aksara.

Fatimah, 2012. Pengaruh Green Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Yang Dimediasi Minat Beli (Studi Pada Pelanggan The Body Shop Di Plaza Ambarukmo Yogyakarta). Tesis Tidak Dipublikasikan.

 

Ghozali, Imam. 2005. Apkikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.Semarang.

Haryadi, R., 2009. Pengaruh Strategi Green Marketing Terhadap Pilihan Konsumen Melalui Pendekatan Marketing Mix Studi Kasus Pada The Body Shop Jakarta. Tesis S2, Universitas Diponegoro, Semarang.

 

Hawkins, D.I., Dan Mothersbaugh, D.L. 2010.Consumer Behavior: Building Marketing.Strategy.11th Edition.Mcgraw-Hill, Irwin.

Howard, Anton. 1994, Elementary Linear Algebra Applicatio.Version Seventh.Edition, John Wiley & Sons, Inc., United States of America.

Jayanti, N.D., Srikandi, K Dan Fransisca, Y. 2013.Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Green Purchasing.Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Junaedi, M.F.S.  2005.  Pengaruh Kesadaran Lingkungan Pada Niat Beli Produk Hijau : Studi Perilaku Konsumen Berwawasan Lingkungan.  Benefit, Vol. 9, No. 2, Desember, Pp : 189-201.

 

Karden, Eddy. 2009. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta : Djambatan.

Khan, Martin. 2013. Consumer Behavior And Advertising Management. New Delhi: New Age International.

Kotler, Philip & Armstrong, Gary. 2004. Principle Of Marketing (9th Ed.) New Jersey: Prentice Hall.

Kotler, Philip, dan Keller, Kevin, Lane. 2008. Manjemen Pemasaran.  Jakarta : Pt. Erlangga.

Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki. 2014. Perilaku Organisasi. Edisi 9.Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi. Jakarta: Erlangga.

Laroche M., Bergeron J., & Babaro-Forleo G. 2001.Targeting consumers who are willing to pay more for environmentally friendly products.Journal of Consumer Marketing. 18 (6), 503-520.

 

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.

Modelling The Relantionship Among Aris Y.C.Lam, Mei Mei Lau, Ronnie Cheung 2016. Green Perceived Value, Green Trust, Satisfaction, And Repurchase Intention Of Green Product.

 

Muhammad Abid Saleem, Mohsin Ali Khan, dan Sawera, Alam 2015. Antecedents Of Green Purchase Intentions:Evidence From Customers Of Electronics Products From Multan District.

 

Muhammad Riwan, Shahzad Ubair Ahmad, Najma Mehboob. 2011. Enhanching The Green Purchase Intention Based On Green Marketing: An Empirical Study From Pakistan.

 

Nguyen, L. Q. & Du, Q. 2010. A study of Swedish University Students’ Choice on Ecological Food. Swedia: Umeå School of Business.

Nguyen, Lien.Quynh Dan Du, Qian. 2010. Effectiveness Of Eco-Label?  A Study Of Swedish University Students’ Choice On Ecological Food. Swedia: Umea School Of Bisiness.

 

Noor, N. A. M., Muhammad, A., Kassim, A., Jamil, C. Z. M., Mat, N., Mat, N., & Salleh, H. S. 2012. Creating Green Consumers: How Environmental Knowledge And Environmental Attitude Lead To Green Purchase Behavior?.International Journal Of Arts & Sciences, 5 (1), 55-71.

 

Paco, A. D., & Raposo, M. 2009. “Green” Segmentation: An Application To The Portuguese Consumer Market. Marketing Intelligence & Planning, 27 (3), 364-379.

Parasuraman, Zeithmal, V.A, Berry, L.L., 1998.  The Behavioural Conseq uences of  Service Quality, Journal of Marketing , No. 60. Hal. 31 – 46.

Peter, J. P., & Olson, J. C. 1999.Perilaku Konsumen Dan Strategi Pemasaran. Jakarta: Salemba Empat.

Pratama, 2014.Perilaku Ramah Lingkungan Yang Dipengaruhi Oleh Nilai Dan Gaya Hidup Konsumen.Jurnal Perspektif Bisnis, Vol. 1, Issn: 2338-5111.

 

Putranto. 2009. Pengaruh Sikap Terhadap Green Advertising Pada Brand Image The Body Shop Antara Konsumen Domestik Dan Asing. Jurnal Jibeka 7(3): 5-10.

 

Schiffman, L. G. & Kanuk, L. 2008. Consumer Behavior (8th Ed.). Englewood Cliffs, Nj: Prentice-Hall.

Sekaran, Uma. 2006. Research Methods For Business.Buku 2. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Soderlund, M Dan Ohman, N. 2003. Behavior Intentions In Satisfacation Research Revised. Journal Of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction And Complaining Behavior, 16, 54-66.

 

Sugiyono 2012.Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Suparna.2014. Pengaruh Green Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Mobil Daihatsu Sales Operation Blimbing Malang.Perpustakaan Digital Universitas Negeri Malang.

 

Suwarman, U. 2012. Perilaku Konsumen Teori Penerapan Dalam Pemasarannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Syahbandi. 2012. Implementasi Green Marketing Melalui Pendekatan Marketing Mix, Demografi Dan Pengetahuan Terhadap Pilihan Konsumen (Studi The Body Shop Pontianak). Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Kewirausahaan Volume 3, Nomor 1, Januari: 68-85.

Victoria Masi Haruna Karatu, Nik Kamariah Nik Mat. 2015. The Mediating Effects Of Green Trust And Perceived Behavioral Control On The Direct Determinants Of Intention To Purchase Green Products In Nigeria.

 

Wulandari.2015. Peran Mediasi Sikap Terhadap Pengaruh Pengetahuan Lingkungan Terhadap Green Purchase Intention.

 

Yeoh dan Paladino. 2008. Creating An Interactive And Responsive Teaching Environment To Inspire Learning. Journal Of Marketing Education. 30 (3), Pp: 185-188