EFFECT OF PRESENTING THE FINANCIAL STATEMENTS WITH TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY AS A PEMEDIATOR ON PERFORMANCE LOCAL GOVERNMENT

 ABSTRACT

This study aimed to determine the effect of financial statement presentation with transparency and accountability as a pemediator on the performance of Local Government of Bengkulu Selatan District. Design is research conducted with the aim to know and able to explain the characteristics of variables studied in a situation. The samples taken are financial management officer at 39 office in South Bengkulu Regency. This study used census methode. Data analysis using multiple linear regression test. The result of the research shows that: 1) There is influence of Presentation of Financial Statement to Government Performance obtained by significance hence directly there is significant influence of Presentation of Financial Statement to Government Performance, 2) There is influence of Presentation of Financial Statement to Transparency obtained by significance value Presentation of Financial Statement, hence directly there is significant influence Presentation of Financial Statement to Transparency, 3) There is influence of Transparency to Government Performance obtained by significance of Transparency, hence directly there is significant influence Transparency to Performance Government, 4) There is influence Presentation of Financial Statement to Accountability obtained value significance Presentation of Financial Statement, hence directly there is significant influence Presentation of Financial Statement to Accountability, 5) Accountability of Government Performance is found that Accountability significance, then there is a significant influence of Accountability to Government Performance, and 6) There is no indirect influence between the presentation of financial statements on the performance of the district government of Bengkulu Selatan through transparency, Therefore, the presentation of good financial statements has an impact on government performance 7) There is no indirect influence between the presentation of financial statements on the performance of South Bengkulu district government through accountability. Therefore, the presentation of good financial statements has an impact on government performance.

Keywords: Presentation of Financial Statements, Transparency, Accountability, Government Performance

(1) Candidate of Magister Manajemen

(2) Lecturer

 

Iklan

WORK ENGAGEMENT DAN NURSING CARE IN HOSPITAL

ABSTRACT

This study aims to find out the nurse’s Work Engagement and to know Nursing Care of the Hospital. This research is descriptive research. Population in all nurses, amounting to 210 people spread in seventeen inpatient rooms at the Hospital. The sample in the study was taken by census method that is the entire population used as research sample. Then the informants in this study were as many as 3 people, consisting of vocational nurses 1 person, professional nurse 1 person, and professional nurse 1 person specialist. The technique of determining informants in this study using purposive sampling. Data analysis in this research use descriptive statistic. Then the analysis of qualitative data four interacting components, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion and verification. The results showed nurse’s work engagement in Hospital in the good category. While nursing care by nurses in hospitals  in the good category. This means nursing care by nurses in hospitals is good. To the director of the Hospital  is expected to maintain work engagement and implementation of care nurse by nurses who have been good, to be better again, so as to improve the performance of nurses in providing nursing services to patients. In addition, efforts to improve work engagement and nursing care by nurses by increasing the number of nurses during the afternoon and night service, so that it can provide services to patients quickly and more attention to patients and can carry out the documentation of nursing care as well.

Keywords: Nursing Care, Work Engagement

Entrepreneur Government

Mohammad (2006) bahwa entrepreneur government (Pemerintahan bergaya Wirausaha) adalah pemerintah yang mampu menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada warga negara. Kebijakan tersebut memiliki nilai strategis karena akan menghasilkan dividen yaitu berupa dukungan dari warga negara. Untuk melakukan percepatan dan perbesaran deviden yang berupa dukungan dari konstituen adalah merupakan persaingan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan juga menghadirkan problem solving regulation agar lembaga itu dapat memfokuskan pada tiga tugas utama yaitu: menanggapi keluhan warganegara dengan cepat, melakukan pemeriksaan rutin, seta menghukum para pelanggar aturan.

Selanjutnya Osborne (1996) entrepreneur government (Pemerintahan bergaya Wirausaha) adalah suatu birokrasi pemerintahan yang memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan dengan karakteristik berorientasi pada kebutuhan masyarakat (customer oriented), efisien, inovatif, responsive dan kompetitif dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Setiap pejabat  birokrasi memiliki kompetensi yaitu pemahaman dan pengetahuan pejabat pemerintah daerah terhadap ide dan konsep dari entrepreneur government.

Prinsip-Prinsip Entrepreneur Government

Osborne dan Gaebler (1996) mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip pemerintahan wirausaha yaitu:

  1. Pemerintahan Katalis (Mengarahkan Ketimbang Mengayuh).
  2. Pemerintahan katalis menghendaki peran pemerintah sebagai aktor dan pelaksana urusan publik perlu dikurangi dan pemerintah sebagai pengarah serta memusatkan paranannya dalam membuat kebijakan, peraturan dan undang-undang.
  3. Pemerintahan Milik Masyarakat (Memberi Wewenang Ketimbang Melayani). Pemerintahan milik masyarakat diartikan sebagai pengalihan wewenang kontrol pemerintah ketangan masyarakat dan adanya perubahan misi dari pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat dan bukan sebagai pelayanan sehingga fungsi utama dari pemerintah adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil kendali atas penyelenggaraan pelayanan publik.
  4. Pemerintahan Yang Kompetitif (Menyuntikkan Persaingan ke Dalam Pemberian Pelayanan). Pemerintahan kompetitif mensyaratkan persaingan diantara para penyampai jasa atau pelayanan untuk bersaing berdasarkan kinerja. Pemerintah dikenal sangat monopolistik dalam menyelenggarakan urusan publik, akibatnya terjadi inefisiensi, kelambanan dan buruknya kualitas pelayanan. Untuk itu pemerintah harus mampu merangsang, mendorong dan menciptakan sistem kompetisi antar berbagai pelaku yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
  5. Pemerintahan Yang Digerakkan Oleh Misi (Mengubah Organisasi Yang Digerakkan Oleh Peraturan). Pemerintah yang berorientasi misi dilakukan dengan deregulasi internal, menghapus banyak peraturan internal dan secara radikal menyederhanakan sistem administrasi seperti anggaran memberikan pandangannya tentang perencanaan strategis yang harus dimiliki oleh organisasi nirlaba dengan berawal dari adanya misi yang jelas, hal ini dimaksudkan karena sistem perencanaan lama tidak mampu lagi merespon perubahan yang terjadi begitu cepat. Pemerintah hanya bisa adaptif dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dalam masyarakat, kalau pemerintah berorientasi pada misi.
  6. Pemerintahan berorientasi pada hasil (Membiayai Hasil Bukan Masukan). Pemerintahan yang goal-oriented mengubah fokus dari input menjadi akuntabilitas pada output  atau hasil, mengukur kinerja organisasi publik, menetapkan target, memberi imbalan kepada organisasi yang mencapai atau melebihi target.
  7. Pemerintahan berorientasi pada pelanggan (Mematuhi Kebutuhan Pelanggan Bukan Birokrasi). Pemerintahan berorientasi pelanggan memperlakukan masyarakat yang dilayani sebagi pelanggan, menetapkan standar pelayanan, memberi jaminan. Dengan masukan dan insentif ini, mereka meredesain organisasinya untuk menyampaikan nilai maksimum kepada pelanggan.
  8. Pemerintahan Wirausaha (Menghasilkan Ketimbang Membelanjakan). Pemerintah wirausaha menfokuskan energinya bukan sekadar untuk menghabiskan anggaran, tetapi juga menghasilkan uang. Mereka meminta masyarakat yang dilayani untuk membayar, menuntut return of investmen. Mereka memanfaatkan insentif seperti dana usaha dan dana inovasi untuk mendorong para pimpinan badan pemerintah berpikir mendapatkan dana operasional.
  9. Pemerintah Yang Antisipatif (Mencegah Daripada Mengobati).

Entrepreneur government yang berorientasi pada masyarakat

Entrepreneur government yang berorientasi pada masyarakat (customer oriented) dapat diukur dengan menggunakan indikator:

  1. Mekanisme mendengarkan suara dan keluhan masyarakat seperti customer carter yaitu: Compliance (kepatuhan), assurance (jaminan), reliability (keandalan), tangibility (bukti fisik), emphaty (empati), dan responsiveness (daya tanggap).
  2. Keikutsertaan masyarakat dan swasta dalam kegiatan pelayanan publik seperti kemitraan dan privatisasi (Kebijakan publik yang mengarahkan bahwa tidak ada alternatif lain selain pasar yang dapat mnegendalikan ekonomi secara efisien, serta menyadari bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama ini seharusnya diserahkan kepada sektor swasta)
  3. Pogram dan institusi Pemerintah Daerah yang memberdayakan masyarakat seperti forum bersama.
  4. Efisiensi dalam penggunaan anggaran dapat diukur: (a) Ada tidaknya pengukuran kinerja dari dinas dan kantor yang ada. (b) Alokasi anggaran yang didasarkan pada kinerja dinas atau kantor. (c) Sistem insentif berdasarkan pada kinerja dari dinas maupun kinerja pegawai. (d) Inovasi dan kreatifitas dapat diukur dengan pengembangan alternatif sumber pelayanan yang dilakukan oleh pemda untuk masyarakat.

Strategi Alternatif Menuju Pemerintahan Bergaya wirausaha

Selanjutnya Osborne dan Plastrik (2000) dalam bukunya “Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sektor” mengemukakan beberapa strategi yang harus diperhatikan untuk dapat menuju pemerintahan yang bergaya wirausaha.

  1. Strategi Inti Untuk mengembangkan strategi inti dapat dilakukan dengan menentukan tujuan dan fungsi pemerintah yang jelas, adanya kejelasan peran dan arah dari pemerintahan. Strategi ini menghapus, memisahkan dan membersihkan fungsi-fungsi pemerintah yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan tujuannya.
  2. Strategi Konsekuensi Berusaha mengembangkan sistem insentif yang merupakan konsekuensi kinerja yang dihasilkan seseorang ataupun organisasi. Pendekatan yang digunakan dalam strategi ini adalah; pertama, persaingan yang terkendali dengan menerapkan mekanisme pasar sebagai pendorong berjalannya kompetisi dan konsekuensinya ditentukan oleh masyarakat. Alat yang digunakan untuk pendekatan ini adalah tender kompetitif dan benchmarking kompetitif. Kedua, pendekatan manajemen perusahaan sebagai konsekuensi dari mekanisme pasar yang berjalan. Alat yang digunakan untuk pendekatan Manajemen Perusahaan adalah korporatisasi, enterprise fund, biaya pengguna, dan manajemen perusahaan internal. Ketiga adalah pendekatan manajemen kinerja ketika manajemen perusahaan maupun kompetisi teratur tidak cocok untuk diterapkan baik karena alasan rasional ataupun karena gangguan politis. Pendekatan ini menggunakan standar, pengukuran kinerja dan imbalan serta penalti untuk memotivasi organisasi pemerintah. Alat yang digunakan dalam pendekatan ini adalah penghargaan kinerja, pembayaran psikologis, bonus, bagi hasil, tabungan bersama, pembayaran kinerja, kontrak dan kesepakatan kinerja, deviden efisiensi dan penganggaran kinerja. Ketiga pendekatan ini tidak terpisah satu sama lain karena organisasi yang beroperasi sebagai perusahaan pemerintah atau yang berkompetisi untuk mendapatkan kontrak biasanya menggunakan banyak alat manajemen kinerja untuk memaksimumkan keunggulan kompetitifnya.
  3. Strategi Pelanggan Dalam strategi ini memusatkan pada akuntabilitas (pertanggungjawaban); kepada siapa seharusnya organisasi pemerintah bertanggung jawab? Apa yang harus dipertanggungjawabkan organisasi pemerintah? Strategi inti akan mendefenisikan yang harus dipertanggungjawabkan, strategi konsekuensi menjaga agar organisasi dapat bertanggungjawab, strategi pengendalian mempengaruhi orang yang akan bertanggungjawab dan strategi budaya akan membantu pegawai menginternalisasikan pertanggungjawaban. Strategi pelanggan memecah pola pertanggung-jawaban sebagian pada pelanggan (masyarakat) yang selama ini pada pejabat terpilih. Pendekatan yang digunakan dalam strategi ini adalah, pertama memberi pilihan kepada pelanggan dengan melakukan sistem pilihan publik dan sistem informasi pelanggan. Kedua pilihan kompetisi, mengkombinasikan strategi pelanggan dengan konsekuensi, dengan memberi kesempatan kepada pelanggan untuk mengontrol sumberdaya dan membawanya sesuai pilihan untuk memaksa kompetisi. Ketiga pemastian mutu pelanggan yang dilakukan dengan citizen’s charter. Alat yang digunakan dalam pendekatan ini adalah; standar pelayanan pelanggan, pengembalian pelanggan, jaminan mutu, inspeksi mutu, sistem keluhan pelanggan dan ombudsmen.
  4. Strategi Pengendalian Pendekatan yang digunakan adalah pertama, pemberdayaan organisasi dengan menghapus banyak peraturan dan berbagai kontrol serta menerapkan strategi kontrol pada level organisasi, proses dan orang. Alat yang digunakan adalah desentralisasi kontrol administratif, deregulasi organisasional, manajemen berdasarkan tempat, pengecualian dan laboratorium pembaharuan, kebijakan pembebasan, beta sites, pembatasan waktu peraturan dan deregulasi intra pemerintahan. Kedua pendekatan pemberdayaan pegawai dengan mengurangi atau menghapus kontrol manajemen hirarkhis dalam organisasi dan mendorong wewenang turun kepegawai lini pertama. Dengan kata lain mengganti kontrol otoriter dengan pengendalian diri dan komitmen pegawai terhadap arah dan tujuan organisasi. Alat yang digunakan untuk pemberdayaan pegawai adalah pengurangan lapisan manajemen, desentralisasi organisasi, memecah kelompok fungsional, tim kerja, kemitraan pegawai-manajemen dan program saran pegawai. Pendekatan yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan beberapa alat yaitu; badan pemerintah-masyarakat, perencanaan koloboratif, dana investasi masyarakat, organisasi dikelola masyarakat, kemitraan pemerintah dan pembuatan peraturan serta penegakan ketertiban berbasis masyarakat.
  5. Strategi Budaya Pendekatan yang digunakan dalam strategi ini adalah untuk membentuk kembali budaya baru dengan membentuk kebiasaan, perasaan dan pikiran organisasi yang baru. Beberapa pedoman dan petunjuk dalam menyikapi transisi budaya diantaranya pegawai jangan dikontrol tetapi dilibatkan, membuat model perilaku yang diinginkan, membuat diri anda agar visible, buat batasan yang jelas antara yang baru dan lama, beri kebebasan, masukkan darah segar, hilangkan rasa takut, juallah keberhasilan, komunikasikan, ubah sistem administrasi dan berkomitmen untuk tujuan jangka panjang.